CSIS: Sektor Ekonomi Masih Jadi Tantangan Bagi Jokowi-JK
- VIVAnews/Adji YK Putra
VIVA.co.id – Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center Strategic International Studies (CSIS), Vidhyandika D. Perkasa menyatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.
Menurut dia, kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi - JK pada Agustus 2016 mencapai 60,5 persen. Sedangkan pada Oktober 2015, tingkat kepuasan itu hanya 50,6 persen.
"Kenaikannya cukup signifikan, yaitu sebesar 15,9 persen," kata Vidhyandika Perkasa di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Selasa 13 September 2016.
Dia menyebut, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi tampak pada semua bidang utama, baik ekonomi, hukum, politik, dan maritim. Kepuasan tertinggi berada pada bidang maritim yang naik dari 54.9 persen pada Oktober 2015 lalu, menjadi 63,9 persen pada Agustus 2016.
Kepuasan publik terhadap sektor ekonomi juga disebut mengalami peningkatan dari tahun lalu. Pada Oktober 2015 lalu, tingkat kepuasan publik terhadap sektor ekonomi berada di angka 30 persen, namun Agustus tahun ini tingkat kepuasan publik bertengger diangka 48,8 persen.
"Meskipun demikian, tetapi ini masih menjadi sektor yang penuh tantangan bagi Pemerintah Jokowi-JK. Karena tingkat kepuasan belum menyentuh angka 50 persen," ujar dia.
Vidhyandika menambahkan, lemahnya keyakinan publik terhadap sektor ekonomi, terkait kemampuan pemerintah menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen dan menumbuhkan iklim investasi yang baik untuk indonesia.
Untuk diketahui, survei yang dilakukan oleh CSIS ini adalah survei yang dilakukan setiap tahun, semenjak Jokowi-JK terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.
Survei dilakukan dengan 1.000 responden secara acak dan proporsional yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Responden adalah warga negara indonesia yang sudah memiliki hak pilih, atau berusia 17 tahun ke atas. (asp)
Pengawasan Kripto Harus Beralih Sebelum 12 Januari 2025, DPR Ingatkan Ini
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan bahwa transisi peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK harus segera rampung.
