Kapolda Jawa Timur Larang Ormas HTI, Gubernur Menolak

Ilustrasi Hizbut Tahrir Indonesia.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Keinginan Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Anton Setiadji untuk melarang ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di wilayahnya, tidak mendapatkan dukungan dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Gubernur menganggap pelarangan akan sulit diwujudkan.

Irjen Fadil Pamitan ke Kodam V/Brawijaya: Terima Kasih TNI

Alasannya, selama ini HTI tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Soekarwo menganggap hal itu masih normatif. "Kalau mereka mengganggu, maka bisa dipersoalkan secara hukum," kata Soekarwo, di Surabaya, Sabtu, 10 September 2016.

Sedangkan terkait dengan institusi HTI yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai dasar organisasi, menurutnya, itu bukanlah kewenangannya. Soekarwo menilai hal itu merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri.

Beda Kapolda Jatim dan Prabowo Hadapi Anak Buah yang Tertidur

"Aturannya jelas dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Ormas. Jadi nanti melalui Bakesbangpol," ujar Soekarwo.

Sebelumnya, Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadji menyatakan akan melarang HTI di Jawa Timur. Kapolda Jatim berpendapat,  HTI sudah dianggap keluar dari ideologi Pancasila. (ase)

Cegah Hoax Pengaruhi Kiai, Kapolda Jatim Keliling Pesantren
Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Nico Afinta menemui Ketua NU setempat, Marzuki Mustamar di Pesantren Sabillulrosyad, Kota Malang, Jumat, 27 November 2020.

Kapolda Baru Jatim Ingin Hubungan dengan NU Terus Harmonis

Nico Afinta menjadi Kepala Polda Jatim menggantikan Fadil Imran yang dipindahkan untuk menjabat Kapolda Metro Jaya.

img_title
VIVA.co.id
27 November 2020