Pemerintah Diminta Berani Lawan Perusahaan Pembakar Hutan
- ANTARA FOTO/Rony Muharrman
VIVA.co.id – Pemerintah diminta serius menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Indonesia. Pasalnya, sejauh ini, berdasarkan kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), pembakaran hutan yang melibatkan warga oleh suatu korporasi masih terus terjadi.
"Ini sudah sering terjadi dan tidak ada ketegasan dari pemerintah," kata Direktur Walhi, Nur Hidayati dalam diskusi bertema 'Penghadangan dan PembakaranLlahan' di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 September 2016.
Walhi mengkaji, modus yang digunakan korporasi hampir seragam dalam kebakaran hutan dan lahan. Warga dijadikan tamengnya, sehingga bila masalah tersebut masuk ke ranah hukum, hanya segelintir yang terjerat. Bukan korporasinya.
"Kalau pemerintah tegas pasti korporasi berpikir, tapi jika tidak justru pemerintah akan dimainkan. Ini korporasi bukan warga," kata Nur.
Menurut Nur, pemerintah tidak seharusnya melihat kasus kebakaran hutan dan lahan ini di permukaannya saja. Seperti puncak es, Nur mengistilahkan, sehingga tak tampak bagian dalamnya.
Seharusnya, lanjut Nur, masalah ini dilihat secara menyeluruh. Terlebih ditunjang dengan ketegasan, baik secara peraturan, maupun aparat penegak hukumnya. Sehingga korporasi yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan ilegal, dapat dikenakan sanksi pidana.
"Ketegasan ini harus diawali pemerintahan, kemudian penegak hukumnya. Jadi Korporasi akan mikir ulang jika ingin melakukan pembakaran secara ilegal," kata Nur. (ase)
Cara Irjen Dedi Agar Anak Buahnya Cepat Cegah Karhutla di Kalteng
Kapolda Kalteng Irjen Dedi Prasetyo melaksanakan apel gelar sarana prasarana (sarpras) penanggulangan karhutla.
