Kakak dan Pengacara Saipul Jamil Didakwa Suap Panitera
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, dan Pengacara Saipul, Berthanatalia Ruruk Kariman, didakwa memberikan suap sebesar Rp50 juta kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Suap diberikan untuk mempermudah pengurusan perkara pencabulan dengan terdakwa Saipul Jamil.
"Dengan maksud supaya Rohadi menjadi penghubung dan memberikan akses dengan pimpinan Pengadilan atau majelis hakim guna pengurusan penunjukan majelis hakim perkara Saipul Jamil," kata Jaksa Dzakiyul Fikri saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 31 Agustus 2016.
Penuntut Umum menuturkan, perkara ini berawal ketika Bertha bertemu dengan Rohadi di PN Jakarta Utara pada sekitar bulan April 2016. Ketika itu, Rohadi menanyakan perkara Saipul Jamil yang ditangani oleh Bertha. Keduanya lantas mendiskusikan mengenai perkara termasuk membicarakan hakim yang akan menangani perkara itu.
Ketika itu, Rohadi menyampaikan siap untuk menjadi penghubung guna pengurusan penunjukan majelis hakim yang dapat membantu perkara. Sebagai imbalan, Rohadi meminta uang sebesar Rp50 juta.
Atas permintaan itu, Berta menyanggupinya. Berta juga menyampaikan hal tersebut kepada Samsul serta pada pengacara Saipul lainnya, Kasman Sangaji.
Penyerahan uang kemudian dilakukan pada bulan April 2016 di area parkir PN Jakarta Utara. Rohadi lantas memberitahu Bertha bahwa majelis hakim perkara Saipul telah ditentukan. Susunannya adalah Ifa Sudewi selaku Ketua dan anggotanya adalah Hasoloan Sianturi, Dahlan, Sahlan Efendy dan Jootje Sampaleng serta Dolly Siregar sebagai Panitera Pengganti.
"Itu pilihan terbaik," kata Jaksa menirukan ucapan Rohadi ketika itu.
Ucapan itu kemudian diartikan Bertha bahwa majelis hakim tersebut dapat membantu perkara pidana atas nama Saipul Jamil.
Atas perbuatan tersebut, Bertha dan Samsul didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK Banding Putusan Rohadi
KPK mengajukan banding karena beberapa aset milik terdakwa Rohadi belum sepenuhnya dirampas sebagaimana tuntutan JPU
