KPK Beri DPR dan Pemerintah Masukan Soal Anggaran

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mengatakan ia diminta tanggapan beberapa hal oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk memperbaiki proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari mulai perencanaan hingga penganggaran.

Luncurkan 2 Buku Antikorupsi, Kapolri: Kalau Kita Baca Isinya Pedas

"Kita memberikan info titik-titik mana yang rawan korupsi. Agar itu bisa dicegah di masa yang akan datang oleh eksekutif ataupun legislatif," kata Laode di Gedung DPR, Jakarta, Senin 29 Agustus 2016.

Ia menambahkan ada beberapa kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya dari segi pendapatan negara baik mulai dari pajak, bea cukai, dan ekstraksi dari sumber daya alam.

Menag Nasaruddin Tegaskan Komitmen Antikorupsi, Seluruh Pejabat Kemenag Wajib Beri Teladan

"Itu masih banyak piutang negara yang belum terkumpul kan dengan baik. Sehingga kami akan tindak lanjuti dengan pertemuan lanjutan antara KPK dan Menteri keuangan," kata Laode.

Ia melanjutkan pertemuan yang juga melibatkan Menteri Keuangan, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga disarankan agar menjadi sesuatu yang rutin dibicarakan khususnya soal kemungkinan penyalahgunaan APBN.

Akademisi Antikorupsi Ikut Bersuara Bebaskan Mardani Maming
Ketua KPK Nawawi Pomolango di acara Hakordia 2024 yang digelar di gedung merah putih KPK

KPK Klaim Berhasil Selamatkan Keuangan Daerah Rp114,3 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim berhasil melakukan upaya pencegahan korupsi pemerintah di daerah. KPK dalam melakukan pencegahan korupsi di daerah, turut men

img_title
VIVA.co.id
10 Desember 2024