Kecewa Penegakan Hukum di Maluku, Massa Datangi KPK

Gedung KPK.
Sumber :
  • (ANTARA/Reno Esnir)

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, Maluku. Permintaan itu disampaikan Ketua Umum DPP Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Umar Key kepada perwakilan bidang pengaduan masyarakat (Dumas) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Agustus 2016.

Tak Ungkap Survei Integritas Polri, KPK Berdalih Tak Cukup Sampel

"Mengingat sudah banyaknya laporan masyarakat, kami meminta KPK untuk mengusut kasus korupsi di Pemkab Buru, Provinsi Maluku ," kata Ketua Umum DPP FPMM, Umar Key kepada Dumas KPK.

Menurut Umar, pengaduan ini mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum di daerahnya. Pasalnya, meski telah beberapa kali masyarakat melaporkan kasus korupsi ke penegak hukum di Maluku, tak juga ditindaklanjuti.

Survei Integritas KPK: MA Terendah, Polri Tak Muncul

"Penanganannya terkesan sengaja dibuat berlarut-larut dan kami khawatir ini dijadikan deal politik jelang Pilkada Buru tahun 2017 ini," ujarnya.

Pihak Dumas KPK dalam kesempatan tersebut hanya menerima laporan DPP FPMM. Dumas KPK menyatakan akan menelaah isi laporan FPMM terlebih dahulu.

KPK Telaah Laporan soal Apel Kebangsaan Senilai Rp18 Miliar

Setelah menyerahkan sejumlah berkas dokumen, massa FPMM yang sedari siang menggela?r aksi unjuk rasa, akhirnya membubarkan diri.?

Ketua KPK Firli Bahuri

KPK Klaim Skor Integritas Nasional 2021 Lebihi Target, Ini Rinciannya

KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021di 94 kementerian dan lembaga, 34 provinsi, 508 Kabupaten/kota. Skornya 72,4 melebihi target RPJMN

img_title
VIVA.co.id
24 Desember 2021