Kejaksaan Terbanyak Terbitkan Status JC untuk Remisi

Diskusi mengenai rencana revisi syarat remisi untuk narapidana
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Danar Dono

VIVA.co.id – Remisi atau pengurangan masa tahanan, merupakan salah satu bentuk peringanan hukuman bagi narapidana. Remisi diberikan pada narapidana saat mereka berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Secara khusus, remisi diberikan pada hari besar keagamaan dan Hari Kemerdekaan RI. 

Koruptor Dapat Remisi Gara-gara Donor Darah, KPK: Tak Logis

Namun, sejak ada aturan pengetatan pemberian remisi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terutama untuk narapidana kasus korupsi, teroris, dan kejahatan luar biasa lainnya, remisi akan diberikan jika mereka bekerjasama dengan penegak hukum atau dikenal sebagai justice collaborator.

Berdasarkan data dari Centre of Detention Studies, kejaksaan menjadi instansi yang paling banyak menerbitkan status justice collaborator, sehingga narapidana yang mereka tangani berhak mendapatkan remisi.

Yasonna Sebut Revisi Aturan Remisi Koruptor Sesuai Putusan MA

"Instansi yang keluarkan JC bagi narapidana koruptor adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Kepolisian pada 2014 menerbitkan tujuh JC, lalu 2015 dua JC, dan 2016 tujuh JC," ujar Anggota CDS Ali Aranoval di Cikini, Senin, 15 Agustus 2016.

Ali melanjutkan, instansi kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menerbitkan status ini.

MA Cabut Aturan Pengetatan Remisi Koruptor, PKS: Akan Marak Obral

"Kejaksaan di 2013 mengeluarkan 21 JC, lalu pada 2014 sampai 172 JC, dan di 2015 mencapai hingga 305 JC. 2016 sampai Juli ini, ada 172 JC, sangat banyak," tambah Ali.

Sementara Komisi pemberantasan Korupsi menjadi instansi yang paling jarang menerbitkan status itu. Dalam  tiga tahun terakhir, hanya mengeluarkan 1 status justice collaborator.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah berencana mengubah tat cara pengajuan remisi, sehingga syarat bekerjasama dengan penegak hukum akan dihilangkan. Meski begitu, naskah revisi terhadap peraturan pemerintah ini masih dibahas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta

Mantan Mensos Juliari Batubara Dapat Remisi Natal 1 Bulan

Narapidana kasus korupsi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dikabarkan mendapatkan remisi khusus (RK) Natal 1 bulan.

img_title
VIVA.co.id
25 Desember 2023