Ungkap Jaringan Freddy, Operasi BNN Dipertanyakan
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Koordinator KontraS, Haris Azhar mengungkapkan adanya informasi yang dapat digunakan untuk menelusuri kebenaran testimoni Freddy Budiman. Gembong yang saat ini telah dieksekusi itu menyebut adanya keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkoba.
Haris mengungkapkan informasi Freddy dapat ditelusuri dari proses persidangan Muhamad Muhtar, salah satu terpidana penyelundupan 1 kontainer berisi 1,4 juta pil ekstasi pada tahun 2012. Narkoba itu tercatat termasuk jaringan Freddy Budiman terungkap dari operasi ‘Controlled Delivery’ atau operasi pembuntutan terhadap sasaran
Namun, Haris menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam penggerebekan kontainer itu. Salah satunya adalah bagaimana caranya Freddy mengendalikan pengiriman tersebut, padahal saat itu Freddy sedang dalam tahanan di Lapas Cipinang.
"Ketika itu Freddy dalam sel, tapi dia bisa kontrol ini semua, apa dia bisa sekedar dapat handphone atau itu mau menunjukkan backup siapa," kata Haris di kantornya, Kamis 11 Agustus 2016.
Pada kesempatan yang sama, Bambang Widodo Umar sebagai anggota Tim Berantas Mafia Narkoba mengkritik soal Controlled Delivery yang dilakukan oleh BNN dan Bea Cukai pada saat menangkap kontainer berisi 1,4 juta pil ekstasi itu. Menurut dia, ‘Controlled Delivery’ merupakan pengawasan dilakukan terhadap pengiriman barang yang diduga narkoba hingga ke pihak penerima. Hal itu bertujuan untuk mengungkap suatu jaringan narkoba.
Namun Bambang menilai ada kejanggalan ‘Controlled Delivery’ pada saat menangkap Muhtar. Lantaran barang masih dalam perjalanan.
"Ada kejanggalan yang ditemukan dimana Muhtar di tengah jalan ditangkap. Nah pertanyaannya siapa yang menangkap, dan perintah dari siapa penangkapannya itu. Karena belum sampai pada tujuan kok sudah ditangkap, kan mustinya bisa dipertimbangkan ditelusuri aja dulu siapa yang bakal menerimanya nanti," tutur Bambang.
Terkait penelusuran mengenai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, Bambang menyebut pihaknya mendorong agar Presiden membentuk Tim Independen diluar bentukan Polri dan TNI.
"Kalau ini bergerak sendiri-sendiri, tim itu khawatir, tim itu kontradiksi saling menutup atau saling menyalahkan yang lain, karena ada kaitan antara beberapa kegiatan suatu lembaga, karena ini berbeda-beda badan kelembagaan, maka ini lebih baik ditarik didalam tim independen ini dibentuk Presiden," sebut Bambang.
Haris menambahkan, dengan beberapa informasi yang patut ditindaklanjuti dari berkas Muhtar tersebut, maka Ia mendorong agar Presiden membentuk tim independen. "Maka tepat dan urgent dibuat tim untuk masuk ke semua lini, dan paling tepat Tim Kepresidenen," imbuhnya.
Kejagung Bikin Tim Khusus, Usut Jaksa di Sindikat Freddy
Tim TPF Polri temukan adanya dugaan oknum jaksa
