Mendikbud Anteng Kena 'Bully' Soal Full Day School

VIVA.co.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sedang mengerjakan tugas sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita, antara lain menyangkut perlunya pendidikan karakter dan budi pekerti, terutama pada level pendidikan dasar.

"Saya pembantu Presiden dan harus melakukan visi Presiden dan program Presiden tertuang dalam Nawa Cita. Di dalamnya ada program pendidikan dan di sana ada amar, atau perintah tentang perlunya pendidikan karakter budi pekerti," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa 9 Agustus 2016.

Dalam Nawa Cita tersebut pada poin kedelapan tertuang soal pendidikan dasar dan pembobotan yang dilakukan dengan menekankan 70 persen substansi adalah tentang budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik. Hal tersebut, menjadi bagian dari revolusi mental.

"Porsinya pada pendidikan dasar, 70 persen pendidikan karakter, 30 persen pengetahuan. Sedangkan pada tingkat SMP, 60 persen pendidikan karakter dan 40 persen pengetahuan. Kami mencari cara, bagaimana implementasinya, karena ini pendidikan karakter," katanya.

Sebagai ukuran pendidikan karakter tersebut, kata dia, terdapat 18 butir nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut pendidikan nasional. Di antaranya adalah religiusitas, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta Tanah Air, menghargai prestasi, komunikatif atau bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.

"Dan, jadi ukurannya ada 18 butir," kata dia.

Karena itu, menurutnya, perlu adanya kegiatan ekstra kurikuler. Hal tersebut, yang lalu mendasari tercetusnya full day school sekolah dasar yang disampaikan Muhadjir sebelumnya.  

"Itu perlu ada kegiatan ko-kurikuler di luar kelas, tetapi tetap jadi bagian kurikulum di sekolah. Atas dasar itulah, saya melihat perlunya tambahan waktu, terutama di SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama)," lanjut menteri baru ini.
 
Saat diminta menanggapi soal respons masyarakat yang beragam dan banyak yang mempertanyakan rencana kebijakan itu, menurut Muhadjir, tak menjadi masalah. Aturan sebelum diberlakukan, dinilainya layak ditanggapi baik dan buruknya.

"Intinya terserah pada Pak Presiden. Ini baru ide, gagasan dan saya lontarkan pada masyarakat. Mending sebelumnya di-bully, daripada nanti sudah jadi malah ribut. Kalau jadi, kalau tidak jadi ya tidak apa-apa," ujarnya. (asp)