Ubah Syarat Remisi, Pemerintah Dituding Manjakan Koruptor

Berdasarkan undang-undang itu, syarat pemberian pembebasan bersyarat pada napi anak akan berbeda dengan narapidana dewasa. Pemerintah juga diwajibkan membuat 6 materi dalam bentuk peraturan pemerintah, dan 2 materi peraturan presiden. 

Selain itu, undang-undang juga mewajibkan perubahan lembaga pemasyarakatan anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Terkait rencana revisi itu, Institute Criminal Justice Reform menemukan adanya kejanggalan dalam rancangan peraturan pemerintah yang saat ini berada dalam proses penyusunan. Hal ini menyangkut pemberian remisi bagi para koruptor.

Pada Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 diatur syarat terpidana kasus kejahatan luar biasa, seperti korupsi, narkotika, atau terorisme, harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Namun pada naskah revisi, syarat mereka harus bekerjasama dengan penegak hukum dihilangkan, sehingga syaratnya menjadi berkelakuan baik, dan telah menjalani 1/3 masa pidana mereka. Selain itu, membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

"Pemerintah sebaiknya tidak usah menyentuh perbaikan pasal terkait remisi bagi  terpidana korupsi. Pemerintah seharusnya justru lebih konsisten menerapkan policy zero tolerance bagi narapidana korupsi," kata Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif ICJR, dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Selasa 9 Agustus 2016.

Menurut dia, pemerintah seakan akan lupa, bahwa korupsi adalah kejahatan merusak yang memiliki dampak skala luas di masyarakat. Dalam rangka upaya dan mendorong kerja kebijakan pemberantasan korupsi, maka pembatasan remisi bagi terpidana korupsi menjadi penting dilakukan.