WNI Disandera, Pemerintah Dinilai Gagal Jaga Kedaulatan
Senin, 8 Agustus 2016 - 21:47 WIB
Sumber :
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon mengatakan, terjadinya lagi kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) di perbatasan Malaysia dan Filipina, menunjukkan kegagalan pemerintah menjaga keselamatan dan wilayah kedaulatannya.
"Ini sudah berulangkali. Kalau ini terus terjadi, berarti yang salah sistem kita dan pelaksananya. Saya sejak awal, ketika sudah ada penyanderaan, sarankan harus ada travel warning, " kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 8 Agustus 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Fadli Zon: Silakan Demonstran Menginap di DPR
Baca Juga :
Fadli Zon Antusias dengan Koalisi Kekeluargaan
"Ini sudah berulangkali. Kalau ini terus terjadi, berarti yang salah sistem kita dan pelaksananya. Saya sejak awal, ketika sudah ada penyanderaan, sarankan harus ada travel warning, " kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 8 Agustus 2016.
Menurutnya, persoalan ini sama dengan masalah melindungi tumpah darah Indonesia. Meski hanya satu orang yang disandera, tetap harus dibela. Persoalannya, negara, khususnya Kementerian Luar Negeri tak terlihat hadir menangani masalah ini.
"Indonesia seperti ATM (anjungan tunai mandiri) jadinya, ini memalukan, karena menurut saya ini menandakan kita tidak berdaulat di wilayah sendiri, atau pun di wilayah perbatasan wilayah kita, tidak ada kedaulatan di situ, sehingga mudah diintevensi," kata Fadli.
Ia menambahkan, saat ini, pemerintah harus berfokus pada keselamatan sandera. Berbagai cara harus ditempuh, mulai dari cara diplomatis hingga pragmatis.
Sebelumnya, WNI kembali disandera. Herman Bin Manggak, WNI yang disandera tersebut merupakan kapten kapal nelayan penangkap udang Malaysia. Ia disandera kelompok bersenjata di wilayah Sandakan, Sabah, Malaysia, perbatasan Malaysia-Filipina. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, persoalan ini sama dengan masalah melindungi tumpah darah Indonesia. Meski hanya satu orang yang disandera, tetap harus dibela. Persoalannya, negara, khususnya Kementerian Luar Negeri tak terlihat hadir menangani masalah ini.
