Mendikbud Ingin Jam Sekolah Sehari Penuh, Ini Alasannya
- terlambat sekoalah
VIVA.co.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mempertimbangkan penerapan "jam sekolah sehari penuh" atau full-day school (FDS).
Usai berkonsultasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini, Muhadjir mengatakan Wapres meminta dia untuk tidak langsung menerapkan kebijakan itu secara menyeluruh. Tetapi, harus ada pilot project dari kebijakan tersebut.
Menurut Muhadjir, memang harus ada proyek percontohan terlebih dahulu. Namun, sejauh ini, sudah banyak sekolah swasta yang sudah menerapkan FDS.
"Jadi kalau FDS itu waktu sehari penuh itu kan nanti bisa menerjemahkan lebih lanjut dari program nawacita dari Presiden, yang mana semasa pendidikan dasar SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah pertama) pendidikan karakter lebih banyak dibanding knowledge base-nya," jelas Muhadjir, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 8 Agustus 2016.
Di sisi lain, guru bisa lebih banyak waktu untuk mendidik muridnya. Sehingga, lanjut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, FDS bisa membangun karakter anak didik yang lebih kuat lagi.
"Dan nanti kompensasinya mungkin hari sabtu kita bisa liburkan sehingga waktu dengan orangtua dan kegiatan lainnya akan terkompensasi hari sabtu dan minggunya," jelas Muhadjir.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan rencana sistem FDS tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk negeri dan swasta harus melalui pengkajian lebih dalam. Sebab, lanjut dia FDS bisa mengubah kebiasaan yang sudah lama berjalan membutuhkan usaha lebih.
"Karena ini mengubah kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Artinya siapkah anak-anak kita dengan perubahan seperti ini. Karena tentunya fasilitas yang disiapkan sekolah untuk sekolah sepenuh hari harus dilakukan pula," kata Dadang saat dihubungi, Senin 8 Agustus 2016.
Ia mencontohkan setidaknya pemerintah harus memikirkan untuk menyediakan tempat istirahat yang memadai buat anak. Lalu harus ada fasilitas kantin yang aman bagi kesehatan, dan tentunya uang saku harian yang cukup.
"Siapa ini yang menjamin semua ini? Sudah siapkah pemerintah? Sementara ruang belajar saja masih banyak yang rusak. Ini masalah. Jadi kebijakan tersebut jangan terburu-buru dilakukan, sebelum sarana prasarana pendukung disiapkan," kata Dadang.
Ia menambahkan sekolah yang memiliki keterbatasan kelas juga harus diinventarisir. Biasanya sekolah jenis ini membuat shift jam sekolah untuk pagi dan siang.
(ren)