Menpan RB Masih Pertimbangkan Wacana Moratorium PNS
Senin, 8 Agustus 2016 - 18:38 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan melakukan rasionalisasi satu juta PNS mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 mendatang. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada era Menpan-RB Yuddy Chrisnandi.
Kini, usai Yuddy tak lagi menjadi menteri, penggantinya Asman Abnur mengaku belum mengkaji rencana moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut. Apakah kebijakan itu jadi diberlakukan atau akan dibatalkan.
"Ini belum saya kaji. Nanti saya kaji dulu, baru saya akan kasih informasi. Kan saya baru seminggu (menjabat Menpan-RB)," kata Asman di Jatinangor, Jawa Barat, Senin, 8 Agustus 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pemerintah Buka Lowongan CPNS Tahun 2018
Kini, usai Yuddy tak lagi menjadi menteri, penggantinya Asman Abnur mengaku belum mengkaji rencana moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut. Apakah kebijakan itu jadi diberlakukan atau akan dibatalkan.
"Ini belum saya kaji. Nanti saya kaji dulu, baru saya akan kasih informasi. Kan saya baru seminggu (menjabat Menpan-RB)," kata Asman di Jatinangor, Jawa Barat, Senin, 8 Agustus 2016.
Asman berujar, perlu kajian lagi untuk melanjutkan kebijakan yang diwacanakan Menpan-RB sebelumnya tersebut. Karena itu, Asman minta publik tak berasumsi lebih dulu, apakah dilanjutkan atau tidak.
"Nanti kami kaji dulu data-datanya soal analisa kebutuhannya. Kami akan analisa dulu. Jangan disimpulkan dulu. Jangan berasumsi dulu," ujar Asman.
Seperti diketahui, Kementerian Pan-RB di era Menteri Pan-RB Yuddy Chrisnandi mengemukakan proses pemetaan untuk satu juta rasionalisasi PNS sampai tahun 2019 dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang.
Yuddy merencanakan rasionalisasi itu akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kemenpan-RB akan menjadi pilot
project
dalam melakukan rasionalisasi pegawai secara progresif tersebut. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Asman berujar, perlu kajian lagi untuk melanjutkan kebijakan yang diwacanakan Menpan-RB sebelumnya tersebut. Karena itu, Asman minta publik tak berasumsi lebih dulu, apakah dilanjutkan atau tidak.
