Alasan Jokowi Tidak Gerak Cepat Soal Testimoni Freddy
- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id - Pihak Istana membenarkan, sebelum testimoni Freddy Budiman dipublikasikan, Koordinator Kontras, Haris Azhar terlebih dahulu melaporkan ke Istana.
Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, berkomunikasi dengan Haris dan mengatakan bahwa informasi dari pengakuan Freddy itu perlu diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Haris menyampaikan informasi ke saya, soal dia mendengar pengakuan Freddy Budiman tahun 2014. Karena saya punya niat baik dan informasi ini kalau benar menarik, saya ingin menyampaikan info ini ke Presiden," ujar Johan di Istana Negara Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016.
Haris menghubungi Johan pada Senin, 25 Juli 2016. Karena keterangan Haris yang dianggap Johan tidak lengkap, maka ia meminta Haris melengkapi dan memberikan detail laporannya.
Kamis malam, 28 Juli, Haris mengirimkan pesan Whatsapp ke Johan. Membaca pesan itu, Johan mengatakan, dirinya tidak bisa menyampaikan ke Presiden Jokowi.
Saat itu, posisi Johan sudah di rumah. Sementara Presiden Jokowi juga sedang ada di Jakarta Convention Center untuk acara penutupan Rapimnas I Partai Golkar.
Haris memintanya agar saat itu juga Presiden Jokowi diberi tahu. Namun, Johan menolak, karena ia tidak di samping Presiden dan sedang ada acara.
"Emangnya pak lurah bisa langsung ditelepon. Posisi saya juga enggak lagi di sebelah presiden. Saya di rumah waktu itu," jelas Johan.
Ia menyarankan agar Haris menghubungi pihak lain. Sebab, Haris juga punya banyak kolega di Istana. Johan tidak menyebut, siapa pihak lain itu.
Namun, beberapa jam setelah perbincangan itu, eksekusi terhadap empat terpidana mati dilakukan.
Sebelumnya diberitakan, Haris menyayangkan belum ada tanggapan Presiden Jokowi terkait masalah ini. Sebab yang ia tahu, Jokowi sangat peduli pada pemberantasan narkoba.
"Aneh juga, seorang Presiden dengan situasi seperti ini masih diam saja. Apalagi saya sudah mengontak jubirnya (Johan Budi), sebelum menyebarluaskan testimoni Freddy Budiman," kata Haris di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Agustus 2016. (ase)
