Kasus Suap Anggota DPR, KPK Periksa Staf Partai Demokrat

Ilustrasi barang bukti mata uang asing kasus suap
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Alfian Prayudi
VIVA.co.id
Demokrat Beberkan Alasan Pilih Koalisi Prabowo Ketimbang Jokowi
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil staf Partai Demokrat untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana. 

DPP Demokrat Lolos Verifikasi Faktual KPU
Hari ini, penyidik memanggil staf Partai Demokrat, Ippin Mamonto. "Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IPS (I Putu Sudiartana)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2016.

SBY Singgung Benny K Harman Sudah Tiga Kali Nyalon
Selain itu, lembaga ini menjadwalkan pemeriksaan pada Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan Kerja Dewan DPR RI, Wasidi, serta Kepala Bidang Pelaksanaan Jalan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat, Indrajaya. "Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk IPS," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sudiartana, yang merupakan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, sebagai tersangka kasus ini. Penetapan itu dilakukan usai Sudiartana dicokok dalam operasi tangkap tangan.

Terkait kasus ini, KPK menyita barang bukti uang sebesar SGD40 ribu, dan bukti transfer rekening senilai total Rp500 juta. Uang itu diduga sebagai suap untuk memuluskan alokasi anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

Suap tersebut diduga diberikan Kepala Dinas Sarana Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Suprapto, dan seorang perantara yang diketahui sebagai pendiri Partai Demokrat Sumatera Barat, Yogan Askan.

(mus)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

Demokrat Puji Kinerja Heru Budi, Soroti Minimnya Pemberitaan

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono, memberikan pujian terhadap kinerja Pejabat (PJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi.

img_title
VIVA.co.id
2 Juli 2024