Komentar Rekan soal Wiranto Jadi Menko Polhukam
- Moh. Nadlir/ VIVA.co.id
VIVA.co.id - Pengangkatan Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden Joko Widodo menuai kontroversi di berbagai kalangan, terutama pengamat Hak Asasi Manusia (HAM). Wiranto sering dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM.
Selain itu, Wiranto juga selalu diingat kalangan pegiat HAM sebagai terduga pelanggar HAM berat. Lantas bagaimana pandangan dari kalangan purnawirawan TNI atas pengangkatan Wiranto sebagai Menko Polhukam?
Menurut Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI (Purn) Ahmad Sucipto hal itu tidak masalah. Ia berpendapat bahwa hal yang lumrah jika Wiranto kembali turut andil menjadi penentu kebijakan di pemerintahan Republik Indonesia.Â
"Ya selamat, tentu setelah sekian lama Pak Wiranto berada di level atas, kemudian turun lalu menjadi eksekusi lagi sekarang, jadi eksekutor," kata Ahmad usai diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Juli 2016.Â
Ia berpandangan bahwa Wiranto memiliki pengalaman yang sangat matang untuk menjabat sebagai menteri kembali. Disebutkan bahwa tidak ada hal yang patut dipermasalahkan lagi.Â
"Beliau punya pengalaman, (memenuhi) syarat, jadi tidak masalah," ucap dia.Â
Seperti diberitakan sebelumnya, Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Djafar mempertanyakan apakah seluruh agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut dapat terlaksana.Â
"Apakah mungkin keseluruhan agenda pelanggaran HAM masa lalu dapat terlaksana, jika salah satu terduga pelaku pelanggaran, justru memegang kunci atas agenda penyelesaian tersebut," ucap Wahyudi, Kamis 28 Juli 2016.
Sertijab Menko Polhukam, Wiranto Izin dari Rumah Sakit
Wiranto digantikan Mahfud MD.
