Farhat: Eksekusi Mati Seck Osmane Sewenang-Wenang

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang tentang Grasi disebutkan, permohonan grasi tidak menunda eksekusi bagi terpidana, kecuali dalam putusan pidana mati. Hal ini kemudian ditegaskan pada Pasal 13, dimana pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum ada keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. 

"Apa yang dilakukan oleh jaksa, regu tembak adalah hal yang kita anggap bertentangan dengan Undang-undang tentang Grasi dan bertentangan dengan UUD 1945," kata Farhat di Rumah Duka Rumah Sakit Saint Carolus, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Juli 2016.

Eksekusi mati itu, lanjut Farhat, dilakukan saat proses permohonan grasi Osmane masih berjalan. Apalagi Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan eksekusi, telah mengetahui adanya permohonan grasi itu ke Pengadilan Neger Jakarta Selatan pada 27 Juli 2016.

"Tapi ternyata pada tanggal 29 Juli dini hari tadi, mereka tetap melaksanakan eksekusi. Saya tidak tahu alasannya. Harusnya pada Pasal 13 Undang-undang Grasi mengatakan, eksekusi terhadap terpidana mati tidak dapat dilaksanakan, sebelum ada penolakan dari Presiden secara resmi, dan disampaikan kepada terpidana," ungkapnya.

Menanggapi eksekusi ini, Farhat berencana bergabung dengan beberapa tim pengacara yang aktif di bidang kemanusiaan, untuk melakukan upaya hukum atas kesewenangan penegak hukum terhadap kliennya itu.

"Kami akan melakukan upaya-upaya agar penyalahgunaan kewenangan ini dapat hukuman setimpal, karena melanggar UUD 1945 dan Undang-undang Grasi. Kita juga akan melaporkan upaya pembunuhan Seck Osmane kepada Komnas HAM," jelas dia.