LBH Minta Presiden Hentikan Pengepungan Asrama Papua
- Daru Waskita/ VIVA.co.id
VIVA.co.id – Lembaga Bantuan Hukum mendesak Presiden Joko Widodo bertindak, menengahi aksi kekerasan yang dilakukan organisasi masyarakat dan aparat kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengepung asrama mahasiswa Papua.
"Ini sudah keterlaluan, Polisi sudah mulai sewenang-wenang. Presiden Jokowi harus segera bertindak, mau tunggu sampai kapan lagi," kata Pengacara LBH, Veronica Koman, di gedung YLBHI, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.
Menurutnya tindakan tegas terhadap pengepungan mahasiswa Papua di Yogyakarta penting untuk dilakukan. "Apakah tunggu ada banjir darah dulu baru ambil tindakan," ujar Veronica.
LBH juga meminta Kapolda DIY untuk menghentikan aksi kekerasan dan pengepungan terhadap mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di asrama mahasiswa Papua. Sebab, para mahasiswa dilaporkan kelaparan dan tak diizinkan keluar untuk membeli makanan.
"Gimana enggak lapar, mereka hanya minum air putih saja sekarang. Masa orang mau makan diadang dan ditangkap. Orang di penjara saja masih diberi makan. Saya bingung, kenapa polisi kita seperti itu," paparnya.
Sementara itu Koordinator Mahasiswa Papua SeJawa-Bali, Jefry Wenda, mengungkapkan para mahasiswa di asrama tersebut sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka pasrah bertahan dengan menahan lapar karena takut keluar.
"Saat ini kondisi mereka berada dalam tekanan oleh ormas dan aparat kepolisian yang mengepung asrama," ungkap Jefry.
Sebelumnya pengepungan ini dilakukan ormas dan aparat untuk mencegah Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat yang berencana mengadakan long march dengan rute asrama mahasiswa Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, sampai titik nol kilometer pada Jumat, 15 Juli 2016.
Long march dilakukan dalam rangka menyatakan dukungan pada United Liberation Movement for West Papua untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group dan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis di Papua.
Nahasnya, aksi yang bertujuan mendukung demokrasi di Papua itu mendapatkan ancaman dan represi dari aparat kepolisian serta kelompok reaksioner. Mereka bertahan di depan pagar asrama sehingga mahasiswa di dalam asrama tak bisa kemana-mana.
