Kena Vaksin Palsu, Masyarakat Bisa Lapor ke Satgas
- Filzah Adini Lubis
VIVA.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memastikan bahwa pengungkapan vaksin palsu untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah diminta untuk membuka nama-nama rumah sakit pengguna vaksin palsu.
"Sekarang ada nama-nama rumah sakit. Anak-anak yang pernah vaksin di situ akan dicek ulang oleh pemerintah, baik cek kekebalan tubuh maupun cek kalau ada indikasi sakit. Itu harus dilakukan. Itu bagian amanat rapat kemarin," kata Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Juli 2016.
Saleh juga mengimbau agar masyarakat memberikan kepercayaan pada Kepolisian dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan upaya-upaya terkait, termasuk upaya kepada anak-anak yang diduga kuat telah diimunisasi dengan vaksin palsu.
Ia menambahkan, Satgas Vaksin Palsu juga harus diberikan kesempatan untuk bekerja. Masyarakat juga bisa berkomunikasi dengan satgas yang berada di Kementerian Kesehatan.
"Kalau masyarakat mau tanya, nuntut, silakan disampaikan ke Satgas. Satgas itu lengkap, ada perwakilan Kemenkes, BPOM, Bareskrim, IDAI. Jika yang dipertanyakan kesehatan anak, dalam Satgas ada dokter anak. Kalau masalah hukum bisa langsung ke Bareskrim. Kalau langkah pemerintah ingin diketahui bisa tanya ke pemerintah. Kalau peredaran vaksin palsu bisa ditanya BPOM," katanya.
Selain itu jika ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dalam konteks kebijakan lebih umum ia mempersilakan masyarakat datang ke DPR, khususnya Komisi IX.
"DPR akan dengan senang hati sampaikan aspirasi pada pemerintah. Apa yang dilakukan Komisi IX sejauh ini konteksnya bagaimana aspirasi suara masyarakat bisa disalurkan dengan benar," kata Saleh.
Saleh menilai ketidakpercayaan pada pemerintah akan tumbuh lagi di masyarakat jika pemerintah tidak segera turun mengecek catatan medis pasien yang pernah mendapat vaksin yang diduga palsu. Termasuk yang ia maksudkan juga adalah pemerintah daerah beserta dengan aparat-aparatnya.
"Nanti bisa ada ketidakpercayaan. Sekarang masyarakat sebagian besar percaya dengan pemerintah. Mungkin ada kelalaian yang harus kita koreksi, kritisi, dari waktu ke waktu supaya ke depan nggak terjadi lagi," ujar Saleh.
Tergugat Tak Hadir, Sidang Kasus Vaksin Palsu Ditunda
Hakim akan memanggil ulang semua tergugat.
