KPK Disarankan Belajar dari Korsel dan Hong Kong
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, menyarankan Indonesia harus belajar dari Korea Selatan dan Hong Kong agar maju dan terbebas dari korupsi. Saran itu dia sampaikan saat bertemu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo.
"Hong Kong dan Korea yang tidak punya sumber daya alam integrity bisa berhasil. Kunci keberhasilan mereka karena bisa dipercaya dunia," kata Sidarta di gedung KPK, Jakarta, Kamis 14 Juli 2016.
Menurut dia, Hongkong dengan wilayah kecil dan penduduk 8 juta jiwa mempunyai 1200 penyidik dan 7 cabang lembaga seperti KPK. Jumalh itu jauh dengan kondisi di Indonesia.
"Saya discuss dengan beliau (Agus) penyidiknya hanya 150 orang," ungkapnya.
Oleh karena itu Watimpres mendorong pengembangan KPK dengan mengadopsi hasil kunjungan ke Korea Selatan dan Hongkong. Bahkan menurut ajudan presiden Soekarno ini, Indonesia harus mempunyai target yang sama dengan Hongkong.
"Mereka targetnya zero growth corruption. Supaya korupsi bisa dinolkan di sana," tegasnya.
Sidarta menjelaskan kepercayaan tersebut muncul karena pemerintah kedua negara mampu menerapkan pemerintahan yang bersih. Dengan pemerintahan yang bersih secara otomatis kedua negara mendapat kepercayaan dari investor.
"Investor percaya karena clean government. Kita harapkan Indonesia juga ke arah sana," ucapnya.
Menurut, Sidarto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih maka KPK harus diperkuat. Tak hanya itu sinetron lembaga penegak hukum juga harus sinergis.
"Itu yang kita harapkan. Polisi yang kuat, Jaksa yang kuat dan KPK yang kuat," tegasnya.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku tertarik dengan hasil kunjungan Watimpres ke kedua negara tersebut. Di mana perlawanan terhadap korupsi dilakukan sangat sistematis dan sinergi antar lembaga penegak hukum.
"Salah satunya Hongkong, area kecil punya tujuh cabang (Seprti KPK). Dalam waktu dekat mudah-mudahan KPK juga punya cabang di mana-mana," ujar dia.
(ren)
Ada Nama Harun Masiku di Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada Jakarta
Buronan kasus korupsi, Harun Masiku, masih terdaftar menjadi salah pemilih di Pilkada Jakarta. Harun masih tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT di Kebayoran Baru.
