Jokowi Minta Patroli Keamanan Natuna Segera Ditingkatkan
- ANTARA FOTO/Setpres-Krishadiyanto
VIVA.co.id – Perairan Natuna sebagai salah satu kawasan terdepan Indonesia, sudah lama menjadi sasaran pencurian ikan oleh nelayan negara lain. Terakhir, terjadi saat TNI Angkatan Laut menangkap kapal ikan berbendera China, yang diduga melakukan illegal fishing pada 17 Juni 2016 lalu.
Kejadian itu berbuntut pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi, sekaligus menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol bersama jajaran terkait, seperti Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Menindaklanjuti rapat terbatas di perairan Natuna itu, Presiden kembali mengingatkan pentingnya meningkatkan keamanan di wilayah itu.
"Di sektor pertahanan untuk menjaga sumber daya alam kita, menjaga kedaulatan kita, Natuna sebagai pulau terdepan, dalam ratas (rapat terbatas) yang lalu telah saya perintahkan TNI, khususnya TNI AU, Bakamla (Badan Keamanan Laut) agar tingkatkan patroli penjagaan di kawasan Natuna," jelas Jokowi.
Selain itu, Presiden meminta perbaikan infrastruktur segera dilakukan di wilayah itu untuk mendukung peningkatan patroli keamanan. "Beberapa infrastruktur yang mau dibangun, diperbaiki dan segera dimulai," katanya.
Ada tiga sektor, yang diputuskan pemerintah untuk dikembangkan, yakni sektor industri perikanan, industri migas dan pertahanan. Jokowi mengatakan pengembangan sektor perikanan di Natuna masih minim karena potensi ikan di perairan itu belum digarap secara maksimal.
"Saya dapat laporan bahwa produksi di sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8,9 persen dari potensi yang kita miliki. Ini perlu didorong dan dipercepat sehingga bisa datangkan manfaat bagi kita," ungkap Jokowi.
Terkait migas di Natuna, Jokowi mengungkapkan baru 5 dari 16 blok migas di sekitar Natuna yang produksi. Sementara 7 blok masih ekplorasi, dan 4 blok dalam proses terminasi.
"Oleh sebab itu, kita dorong agar proses produksi bisa segera dilakukan," katanya.
Anggota DPR Dukung Perbaikan Tata Kelola Keamanan Laut
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung upaya perbaikan tata kelola keamanan laut di Indonesia melalui pembentukan legislasi setelah adanya evaluasi.
