Respons Kemenkes Soal Kasus Vaksin Palsu Dinilai Tak Tepat
- VIVA.co.id/Filzah Adini Lubis
VIVA.co.id – Beredarnya vaksin palsu mengakibatkan keresahan masyarakat. Namun Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), dr Marius Widjajarta makin menyesalkan adanya pernyataan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang meminta agar masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan peredaran vaksin palsu tersebut.
Pernyataan itu dinilai sama sekali tidak memberikan solusi bahkan pemerintah dinilai perlu bertanggung jawab untuk memberikan informasi soal kesehatan yang benar kepada masyarakat.
"Bu Menteri bilang waspada, konsumen disuruh nanya. Digetoklah sama penjual nanya-nanya (palsu atau asli). Saya di YPKKI itu 16 tahun, tiap tahun ada obat palsu," kata Marius di Jakarta, Selasa 28 Juni 2016.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa bukan hal mudah untuk bisa membedakan vaksin asli atau palsu. Apalagi oleh masyarakat umum dengan kondisi kasat mata. Dia karena itu meminta agar Kemenkes segera fokus memperhatikan dampak buruk dari vaksin palsu yang sempat beredar.
"Pemerintah harus lihat dampaknya. Kalau enggak imunisasi kan badan kita cuma enggak tahan terhadap penyakit-penyakit tertentu," ujar Marius.
Undang Undang Kesehatan menurutnya jelas menerangkan bahwa pemerintah harus menjamin keamanan dan keselamatan warga, termasuk akibat dampak suatu pengobatan.
"Jadi pejabat sebaiknya hati-hati. Jangan membuat resah masyarakat karena tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur," ujarnya.
Hal tersebut disampaikannya menyusul pernyataan Menkes dan Plt Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang meminta agar pembeli vaksin atau konsumen bisa lebih selektif dan hati-hati dalam membeli vaksin dan tidak tergiur hanya dengan harga yang lebih murah.
Hoaks, WHO Temukan Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia
Beredar informasi di media massa yang menyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan vaksin COVID-19 palsu di Indonesia.
