Guru Dr Azhari Tak Ragukan Kapasitas Tito Jadi Kapolri
- VIVA.co.id/Abdullah Hamann
VIVA.co.id - Nasir Abbas, mantan narapidana kasus terorisme, menyambut baik pengusulan Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dia menilai, Tito orang yang tepat untuk menduduki kursi Kapolri karena memiliki kemampuan yang sangat baik.
Menurut Nasir, yang juga mantan Ketua Mantiqi III Jamaah Islamiyah, Tito Karnavian memiliki prestasi yang baik di berbagai bidang, terutama dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia.
"Pak Tito memiliki kemampuan yang sangat baik dan tidak diragukan lagi dalam soal menangani terorisme. Beliau (Tito) juga pernah menjadi Kasatgas (Kepala Satuan Tugas) di Poso dan berhasil menghentikan aksi-aksi terorisme di Poso saat itu," kata Nasir Abbas di Palu pada Kamis, 23 Juni 2016.
Nasir mengaku sudah mengenal Tito Karnavian sejak lama, terutama ketika polisi mulai mengungkap berbagai kasus terorisme di Indonesia. Dia berharap rekam jejak dan prestasi Tito dapat menjadi pengalaman berharga untuk memimpin Polri dan bisa membawa Indonesia terbebas dari aksi-aksi teror. Â
Nasir Abbas dikenal sebagai teroris nomor wahid karena mengajarkan beberapa terpidana kasus terorisme untuk berperang dan merakit bom. Beberapa teroris yang menjadi muridnya, di antaranya, Abu Thalut, Imam Samudera, Dr Azhari, dan Ali Imron.Â
Saat menjadi Ketua Mantiqi III, Nasir Abbas mencoba menebar teror di wilayah Asia Tenggara, seperti, Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan beberapa wilayah lain. Namun teror itu belum sepenuhnya terlaksana dan akhirnya ditangkap polisi pada tahun 2003.
Nasir Abbas berada di Palu untuk menghadiri dialog nasional dengan tema menangkal radikalisme atas nama agama yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Palu.
Ribuan Eks Anggota Jemaah Islamiyah Deklarasi Kembali ke NKRI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi terhadap upaya kolaboratif yang dilakukan BNPT dan Densus 88 untuk mendukung proses ini.
