Visi Misi Calon Kapolri Minim Isu Pemberantasan Korupsi
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2016.
Beragam visi misi disampaikan Komjen Tito dengan tegas dan luas, sebagai komitmennya untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Ironisnya, dari sekian banyak paparan, Komjen Tito minim menyinggung isu pemberantasan korupsi sebagai fokus kerjanya.
Padahal, isu pemberantasan korupsi juga tak kalah penting dibanding isu terorisme dan narkoba. Apalagi, Polri sebagai penegak hukum punya kewajiban yang sama dengan aparat penegak hukum lainnya, untuk melakukan pemberantasan korupsi dan mencegah terjadinya kerugian negara.
Sayangnya, dari sekian banyak paparan, Komjen Tito hanya memaparkan secuil isu pemberantsan korupsi, diantaranya terkait reformasi di tubuh Polri. Reformasi tersebut memang meliputi membudayakan perilaku anti korupsi melalui revolusi mental, hanya saja, Tito tidak menjelaskan bagaimana aksi pencegahan korupsi secara umum di luar institusi Polri.
"Reformasi Polri meliputi konsistensi pembinaan karier berdasarkan rekam jejak, rekrutmen dengan prinsip bersih transparan akuntabel dan humanis, sistem seleksi yang lebih efisien, membudayakan perilaku antikorupsi melalui revolusi mental," kata Tito.
Tito akan membentuk tim internal antikorupsi dengan mengoptimalkan pembentukan zona integritas, sistem pelaporan harta kekayaan anggota Polri ke pengawas internal Polri. Penyusunan perkap tentang pembelian barang mewah, dan mengoptimalkan whistle blower sistem, online, dan peraturan mengenai bisnis anggota Polri.
Tito juga menjanjikan penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Tetapi, lagi-lagi Tito tidak menyasar secara khusus penanganan dan pemberantasan korupsi yang lebih luas. Padahal, korupsi juga menjadi salah satu kejahatan luar biasa.
[Baca:]
"Penanganan kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan jalanan, kejahatan perempuan dan anak, terorisme, illegal fishing, korupsi, narkoba, cyber crime dan kejahatan ekonomi lainnya. Menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus dalam proses penyidikan," ujar Tito.
Komjen Tito lebih menitikberatkan visi misinya antara lain peningkatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dan perbaikan sistem kinerja. Di mana salah satu peningkatan itu adalah penguatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan penguatan Densus 88.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi Widodo baru-baru ini memilih Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kepala Kepolisian RI.
Mayoritas kalangan, baik di parlemen maupun luar parlemen menilai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diajukan sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu ke Dewan Perwakilan Rakyat adalah figur yang tepat untuk memimpin Polri.
Bahkan tak sedikit yang memuji kecakapan dan prestasi Tito selama ini meski secara angkatan di Polri tidak tergolong senior untuk menjabat posisi sebagai Kapolri. (ase)
