Uji Kepatutan, Komisi III DPR Tantang Tito Karnavian

VIVA.co.id – Calon Kapolri Komjen Pol. Tito Karnavian pagi ini, Kamis, 23 Juni 2016, menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Dalam pengantar sebelum Tito dipersilakan menyampaikan visi dan misi sebagai Kapolri mendatang, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo memaparkan beberapa tantangan yang perlu diselesaikan Tito saat memimpin korps Bhayangkara.

Menurut Bambang, tantangan utama yang dilihat Komisi III DPR adalah integritas dan juga citra Polri yang masih jauh dari harapan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Tantangan Polri ke depan adalah menjadi institusi yang harus dicintai masyarakat, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Saat ini persepsi publik tentang integritas Polri masih rendah," ucap Bambang saat membuka uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Kata Bambang, Kapolri Jenderal Badrodin dan Wakil Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan sudah berhasil memperbaiki institusi Polri, tapi belum memenuhi harapan yang diinginkan mayoritas publik.

"Di bawah duet Kapolri Badrodin Haiti dan Wakapolri Budi Gunawan ada sedikit perbaikan, tapi jauh dari harapan. Terutama dalam hal tata kelola, integritas, dan kapabilitas lembaga," ujarnya menambahkan.

Selain masalah reformasi birokrasi di Polri, tantangan lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai, dengan mengandalkan anggaran terbatas sekitar Rp73 triliun. 

"Anggaran ini menjadi tantangan calon karena sebagian besar habis untuk gaji dan belanja pegawai, itu pun masih banyak yang di bawah upah minimum regional. Itu juga sehingga kita menyaksikan satu dua polisi kerja sambilan jadi pemulung, tukang roti, tukang ojek," ujar Bambang.

Bagi Bambang, kesejahteraan menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan, untuk menghilangkan terjadinya pungutan dan juga kerja sampingan yang dilakukan anggota Polri di lapangan. Hal ini juga dipercaya akan memperbaiki citra dan persepsi publik terhadap Polri. 

"Dengan anggaran yang minim dan kecil, tidak adil, apalagi dengan gaji di bawah UMR (Upah Minimum Regional), itu tidak bisa dipisahkan dengan perilaku koruptif. Kalau ada pungutan di jalanan, itu mereka (anggota Polri) sedang mengatasi biaya bensin atau biaya patrolinya," katanya.

Bambang berharap, Tito bisa menjawab semua tantangan itu melalui visi dan misi yang akan dipaparkan dalam uji kelayakan dan kepatutan ini. Setelah proses ujian itu selesai, setiap fraksi akan memaparkan pandangannya terhadap pencalonan Tito, untuk menerima atau menolak. Jika pada proses aklamasi itu tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemilihan akan dilakukan melalui mekanisme voting.

(mus)

Halaman Selanjutnya

Bagi Bambang, kesejahteraan menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan, untuk menghilangkan terjadinya pungutan dan juga kerja sampingan yang dilakukan anggota Polri di lapangan. Hal ini juga dipercaya akan memperbaiki citra dan persepsi publik terhadap Polri.