Jokowi Pimpin Rapat Terbatas di Kepulauan Natuna
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertolak ke Kepulauan Natuna dari bandara udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kunjungan ke Natuna ini dilakukan menyusul adanya penangkapan kapal-kapal pencuri ikan asal China oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), .
Ketua Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan bahwa tujuan kunjungan Jokowi ke Natuna ini adalah untuk melihat langsung potensi ekonomi di garis batas Indonesia dengan sejumlah negara yakni Malaysia, Vietnam dan Kamboja.
"Wilayah ini juga merupakan wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran laut dunia terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hongkong, Jepang dan Korea," ujar Ari dalam siaran pers pada Kamis 23 Juni 2016.
Kepulauan Natuna, yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, akan dikembangkan agar memiliki peran strategis dalam program Poros Maritim Dunia yang sedang dirintis pemerintah.
Sebagai daerah kepulauan, pembangunan di sektor kelautan, perikanan dan pariwisata bahari di Natuna diharapkan akan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya bagi masyarakat setempat.
"Presiden mengadakan rapat terbatas di Kepulauan Natuna karena ingin melihat langsung kondisi di Kepulauan Natuna sehingga rencana pengembangan yang akan ditempuh akan menjadi lebih terarah, jelas dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan," kata Ari.
Rapat terbatas langsung di lokasi kunjungan sudah sering dilakukan Jokowi, antara lain rapat terbatas pengelolaan kawasan Candi Borobudur di Kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat 29 Januari 2016. Rapat terbatas tentang pengembangan destinasi wisata Danau Toba juga pernah dilakukan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Selasa 1 Maret 2016.
Jokowi meminta, agar di kawasan perbatasan Indonesia dibangun pos perbatasan yang bagus dan infrastruktur jalan raya segera diperbaiki.
Dalam kunjungan kerja ke Natuna ini, turut mendampingi Presiden antara lain Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
(ren)
