Warga Ditangkap Saat Mau Mengeluh ke Wapres JK Soal Lahan
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengecam tindakan polisi, yang menangkap Junaidi, warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Dia ditangkap saat hendak menyampaikan secara langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla soal masalah sengketa lahan antara desanya dengan TNI Angkatan Udara,
Penangkapan terjadi saat kunjungan Kalla ke Pustekbang-LAPAN, Rumpi, hari ini. Kalla saat itu dijadwalkan meresmikan Pengembangan Sistem Pemantauan Maritim Berbasis Iptek Penerbangan dan Antariksa.
Menurut Sekjen AGRA, Mohamad Ali, penangkapan terjadi saat iring-iringan Wakil Presiden melintas di Kampung Cikoleang sekitar pukul 09.48 WIB. Pas rombongan melintas, Junaidi bersama warga sekitar membentangkan poster yang berisi tuntutan penyelesaian konflik antara warga desa Sukamulya dengan TNI AU.
"Namun aksinya tidak berlangsung lama, sebab aparat langsung meringkus Junaidi dan merampas poster yang dia bawa, kemudian menggelandangnya masuk ke dalam mobil polisi," jelas Ali dalam keterangannya, Rabu, 22 Juni 2016.
Ali juga menjelaskan, konflik antara warga Rumpin dengan TNI AU sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Masalah ini berawal ketika TNI AU mengklaim 1.000 hektar tanah di desa Sukamulya. Padahal desa itu hanya memiliki luas 1.070 hektar.
Menurut Kepala Kompartemen Organisasi AGRA, Ridwan Hasanudin, Junaidi ditahan selama satu jam, dan kini sudah dibebaskan. “Ditangkap karena alasannya tak memiliki izin,” ujarnya saat dihubungi VIVA.co.id.
Sebab, masalah sengketa tanah ini sudah berlangsung sejak 2006, dan dalam beberapa kali bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), warga dijanjikan akan ada penyelesaian dalam waktu dekat.
“Sebelumnya pernah dijanjikan oleh KSP, bahwa akan ada penyelesaian, seminggu lalu juga katanya ada pertemuan antara Menteri Pertanahan, Menteri Keuangan dan KSP, tapi warga justru tidak dilibatkan,” jelasnya lagi.
Merasa tak ada langkah pasti terhadap penyelesaian sengketa lahan itu, warga berinisiatif memberi tahu Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan menunjukan poster saat rombongan melintas. “Kita tidak ingin menghalangi iring-iringan (Wakil Presiden), kita hanya mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan masalah ini,” ucap Ridwan.
(ren)
Tuntaskan Konflik Agraria, Eddy Santana-Riezky Aprilia Bakal Pelopori Kebijakan Satu Peta di Sumsel
Cawagub Sumatera Selatan Nomor Urut 2, Riezky Aprilia menilai kebijakan 'satu peta' bisa mengatasi konflik agraria.
