Polri Minta Publik Tak Desak Presiden Soal Kapolri
- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVA.co.id – Kepolisian Republik Indonesia meminta publik untuk tidak mendesak Presiden Joko Widodo segera menentukan calon Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun pada Juli 2016.
"Kami berharap masyarakat tidak memaksakan bapak presiden segera. Beliau pasti sudah mempertimbangkan siapa-siapa (calon Kapolri)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Pol Agus Rianto, Senin 13 Juni 2016.
Sejauh ini, Agus mengaku, memang ada sejumlah nama yang akan diajukan untuk menjabat Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti. Namun karena itu hak prerogatif presiden, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden Jokowi.
"Mudah mudahan dalam waktu dekat bisa terjawab," katanya.
Saat ini diketahui, ada beberapa jenderal bintang tiga Polri yang berpotensi untuk menduduki jabatan sebagai Kapolri menggantikan Badrodin Haiti di antaranya yakni Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, yang merupakan lulusan akademisi kepolisian (Akpol) tahun 1984.
Kemudian Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, lulusan Akademi kepolisian tahun 1983. Lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian, alumnus akademi kepolisian tahun 1987.
Selanjutnya Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdikpol) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, alumnus akademi kepolisian tahun 1985. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno, alumnus akademi kepolisian tahun 1982.
Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Putut Bayu Seno, alumnus akademi kepolisian tahun 1984. Kemudian, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, alumnus akademi kepolisian tahun 1985.