Menteri Pertahanan Minta Punya Intelijen Sendiri
- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengkritik kelemahan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan), yang dinilai menghambat efektivitas kinerja lembaga itu dalam membuat kebijakan keamanan nasional.
Menurutnya, kesalahan terbesar Kemhan RI adalah tak memiliki satuan intelijen, sebagaimana umumnya Kementerian Pertahanan di dunia.
"Kemhan tidak ada Intelijen salah besar. Di mana-mana Kemenhan punya intelijen pertahanan. Di sini tidak ada," kata Ryamizard dalam acara silaturrahmi bersama warga Nahdhatul Ulama dalam rangka menyongsong 1 Abad NU, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Juni 2016.
Akibat tak memiliki intelijen sendiri, Ryamizard mengaku tak pernah mendapat laporan mengenai situasi terkini mengenai keamanan negara. Padahal jika ada informasi intelijen, semua potensi ancaman bisa diprediksi dan diantisipasi.
"Bagaimana Kementerian Pertahanan negara tak pernah dapat laporan situasi dari intelijen dari Aceh sampai Papua. Kemungkinan-kemungkinan akan terjadi sesuatu sudah bisa kita prediksi," kata Ryamizard.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini berharap Presiden Joko Widodo bisa mengubah kebijakan tersebut, sehingga kementeriannya bisa sama dengan Kementerian Pertahanan negara lain.
"Awal-awal jadi Menteri saya sampaikan ke Presiden. Kementerian Pertahanan yang tidak jelas di dunia, ya cuma Kemhan Indonesia. Sekarang saya bentuk, sudah saya laporkan mudah-mudahan tahun depan sudah ada. Kalau pun belum, sudah ada pakar dan tim," kata dia.
Perubahan ini setelah terjadi pemisahan wewenang Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Panglima TNI setelah peralihan dari Orde Baru ke Reformasi. Keputusan ini membawa dampak negatif bagi institusinya, sehingga Badan Intelijen Negara (BIN) tak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.
Menurut Ryamizard, Pembentukan Badan Intelijen Pertahanan sangat mendesak direalisasikan di tengah dinamika ancaman kedaulatan negara yang terus meningkat. Dia ingin agar kebijakan yang dibuatnya bisa sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan data terbaru yang disuplai intelijen pertahanan.
Usulan itu sudah disampaikan ke institusi lain yang juga memiliki organisasi intelijen. Dia yakin keberadaan Badan Intelijen Pertahanan tidak akan tumpang-tindih dengan tugas intelijen BIN. Dia juga yakin, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kemhan lebih dari cukup untuk diberdayakan dan mengisi posisi Badan Intelijen Pertahanan.
