Aparat Brutal, Anggota DPD Minta Kapolres Manado Dicopot
- VIVA.co.id/ Agustinus Hari
VIVA.co.id – Aksi brutal aparat keamanan yakni polisi dan satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap massa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado menuai kecaman.
Wakil Ketua Komite I DPD RI perwakilan Sulawesi Utara, Benny Rhamdani mengutuk aksi kekerasan yang dialami mahasiswa di hari peringatan lahirnya Pancasila, Rabu 1 Juni 2016 tersebut.
“Ini sangat memalukan. Bagaimana aparat negara yang harusnya jadi penegak hukum dan melindungi mengayomi masyarakat malah mempertontonkan tindakan premanisme,” kata Benny kepada VIVA.co.id, di Kantor Perwakilan DPD di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 3 Juni 2016.
Benny juga mengecam aksi pemukulan dan penganiayaan yang menyebabkan massa luka-luka bahkan enam di antaranya harus dirawat di rumah sakit.
“Saya sangat jijik dan sedih. Ada fenomena apa sebenarnya yang terjadi dengan aparat Kepolisian kita. Katanya Sulawesi Utara aman, katanya Kapolda Sulut terbaik di Indonesia nyatanya hanya dirusak Kapolres Manado baru. Bukan kapolres tapi prajurit di lapangan. Ada fenomena apa kenapa merusak Manado yang sedang aman,” katanya mengecam.
Untuk itu, dia mendesak Kapolda Sulut Brigjen Polisi Wilmar Marpaung meninjau kembali posisi Kapolres Manado, AKBP Suprayitno.
“Copot saja Kapolres Manado. Saya akan tindaklanjuti sampai ke Mabes Polri. Saya janji beberkan semua masalah ini ke Mabes Polri. Kalau tidak saya akan undang kapolri untuk rapat dengar pendapat. Kasihan mahasiswa hingga ada yang jatuh korban, tak hanya laki-laki tapi juga perempuan," kata mantan Anggota DPRD Sulawesi Utara itu.
Benny juga mempertanyakan kejadian brutal yang kembali melibatkan polisi pada Kamis, 2 Juni 2016 di Kompleks Bobo, Kelurahan Maasing, Manado. Pemukulan terjadi terhadap Aktivis GP Ansor Manado, Rusli Umar saat terjadi penggusuran.
“Termasuk rumah ibadah ikut di-police line. Lagi-lagi polisi berulah,” ujarnya.
Sementara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulawesi Utara juga mengecam aksi brutal aparat yang mengusir massa GMKI yang tengah berada di Gedung DPRD saat berunjuk rasa itu.
“Kami mengecam tindak represif aparat yang tidak berperikemanusiaan. Padahal teman-teman dari GMKI melaksanakan aksi damai yang tidak mengancam ketertiban umum," ujar Ketua GAMKI Sulut, Meidy Tinangon.
Dikatakannya, materi aksi justru harusnya mendapat dukungan dari polisi karena menyuarakan pemberantasan terhadap narkoba yang meminta DPRD memproses anggotanya yang diinformasikan sebagai pemadat.
"Ini kan mereka aksi damai, kenapa justru polisinya yang anarkistis, ini kan aneh.”
(mus)
