Politikus PDIP Minta Jokowi Usung Budi Gunawan Jadi Kapolri
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang meminta, Presiden Joko Widodo segera mengajukan nama calon Kapolri baru. Politisi PDIP ini juga tidak sungkan menyebut nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kandidat Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti.
Diketahui, Badrodin Haiti pada Juli mendatang memasuki usia pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, masa pensiun maksimum bagi anggota Kepolisian adalah 58 tahun.
"Kalau tentang Pak Budi Gunawan, kita berharap Pak Jokowi segera mengajukan nama tersebut kepada DPR untuk dimintai persetujuan menjadi Kapolri," kata Junimart di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 1 April 2016.
Junimart menjelaskan, pengajuan nama tersebut sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan yang diatur dalam undang-undang. Setelah Presiden mengajukan nama, baru DPR dalam hal ini Komisi III melakukan pembahasan nama yang diajukan."Jadi sekarang kita menunggu saja," ucapnya.
Junimart menambahkan, munculnya kembali nama Budi Gunawan sebagai kandidat calon Kapolri tidak akan membuat kegaduhan. Di mana sebelumnya, Budi Gunawan sudah pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.
"Apa sih kegaduhannya, saya mau tahu. Kan sudah clear. Secara hukum sudah beres. Kalau disebut secara politik, sudah selesai. Kegaduhan, kegaduhan yang mana?" ujarnya bertanya.
Selain itu, Junimart meminta semua pihak yang meragukan Budi Gunawan diharuskan melihat dari banyak sisi. "Cobalah kita lihatlah yang positif-positif saja. Saya heran kok dibilang ada kegaduhan. Saya harapkan tidak muncul provokator-provokator baru di negara ini," ujarnya.
Baginya, Budi Gunawan sebagai sosok yang mumpuni untuk menjadi Kapolri pengganti, Badrodin Haiti.
“Saya jamin Pak Budi Gunawan akan memimpin Polri secara baik, benar, dan jujur.”
(mus)
Menkopolkam Garansi Warga Terdampak Bencana Alam Tetap Bisa Nyoblos Pilkada
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menkopolkam, Budi Gunawan, memastikan warga yang terdampak bencana alam di beberapa daerah, tetap bisa mencoblos pilkada.
