PPATK Sebut Transaksi Tunai Pejabat Daerah Naik di Momen Ini
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong agar kepala daerah menggunakan sistem non tunai untuk segala proses keuangan di daerahnya masing masing.
Kepala PPATK, M. Yusuf di hadapan sebanyak 102 kepala daerah setingkat bupati atau walikota mengatakan, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi korupsi.
Selama ini menurutnya, dari pantauan PPATK di lapangan, masih banyak daerah yang masih menggunakan sistem tunai, padahal dalam jumlah yang besar.
"Kita gambarkan bahwa masih banyak penerimaan uang cash, Rp500 juta sekali setor ke bank atau tarik dari bank. Ini kalau kita liat profilenya kebanyakan kepala daerah atau politisi," ujar Yusuf di Jakarta, Jum'at 27 Mei 2016.
Dia mengungkapkan, meningkatnya transaksi tunai para pejabat dan politisi tersebut terjadi pada momen-momen tertentu. Seperti, pemilihan legislatif lalu dan pada saat proses pembahasan anggaran.
"Sehingga kami mencium uang-uang seperti ini kemungkinan besar digunakan untuk tidak baik," tambahnya.
Menurut Yusuf, masih dipakainya sistem tunai di era modern seperti ini dianggap tidak wajar. Apalagi nilai uang yang ditransaksikan cukup besar.
"Karena kan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ada ribuan, ada bank umum dan sarana sudah banyak, lalu kenapa pakai tunai," tambahnya.
Untuk itu, dia berharap agar kepala daerah berkomitmen mengalihkan transaksi tunai ke non tunai. Sehingga, proses anggaran yang dilakukan di instansinya bisa lebih tertib.
"Jadi tiap transaksi dengan Pemda, harus dilakukan transfer, ini untuk mengeliminasi praktik suap, pemerasan dan gratifikasi," kata dia.
Wabah Corona, Pejabat Pemda Diminta Mendagri Tak ke Luar Negeri
Corona merebak sudah 134 orang di Indonesia kena.
