Jusuf Kalla Disensus Ekonomi, Nol Usaha di Rumah
- VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan tim sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) di rumah dinasnya, Jakarta Pusat, Jumat 27 Mei 2016. Saat mewawancarai JK, petugas bernama Visilia indriastuti wulandari itu didampingi Kepala BPS Suryatmin.
"Sebagai informasi beberapa jawaban dari bapak akan kami jamin kerahasiaannya dengan UU No.16 tahun 1997 tentang Statistik," kata Visilia, memulai wawancaranya dengan Wapres Kalla.
Dua bentuk pertanyaan, adalah untuk mengetahui karakteristik usaha dan jenis usaha dari rumah tangga tersebut. "Karakteristik usaha itu antara lain nama usaha, alamat terus di situ ditanyakan tahun berusaha termasuk tenaga kerja pengeluaran dan pendapatannya," ujarnya.
Pertanyaan pertama yang diajukan, adalah siapa saja yang tinggal bersama Wapres Kalla di kediamannya ini. "Kalau yang kelurga utama saya berdua tambah satu anak dengan suaminya dan satu cucu. Lima saja keluarga utama," katanya.
Kalla juga dikonfirmasi, apakah putranya tinggal di kediaman dinas ini. Kalla menjelaskan, putranya tinggal di rumah di daerah Kebayoran Jakarta Selatan. Sementara putrinya, memang tinggal bersamanya. Mantan Ketua Umum DPP Golkar itu kemudian ditanya ihwal usahanya.
"Usaha yang kami tanyakan di sini adalah usaha yang dikelola di rumah tinggal ini atau dikelola oleh bapak ibu beserta putri bapak," katanya melanjutkan pertanyaan.
Jawaban JK, tidak ada usaha di kediaman ini. Sebab ini memang rumah negara, sehingga tidak ada aktivitas usaha di sini. "Tapi memang saya bukan pengusaha lagi," ujarnya.
Dengan jawaban itu, maka pendataan selesai. Sebab, tidak ada usaha sehingga pertanyaan lanjutannya tidak diteruskan.
"Kami akan mencatat nol, bermakna bahwa di rumah tangga bapak tidak ada usaha rumah tangga," kata Visilia.
Kepala BPS Suryatmin menjelaskan, pendataan sensus ekonomi dilakukan 1-31 Mei 2016. Pendataan berbagai usaha ekonomi, yang dijalankan akan didata.
"Sebagai gambaran saja sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali, 2006 ada 22,6 juta usaha dan perusahaan. Jadi hasilnya nanti kami insya Allah akan sajikan pada pidato Presiden pada 16 Agustus tahap pertama dan secara lengkap pada akhir tahun," katanya.
JK: Ketimpangan di Daerah Juga karena Faktor Sosial Politik
JK menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan daerah tertinggal.
