Mendagri Tegaskan Presiden Tak Intervensi Golkar

Presiden Joko Widodo.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

VIVA.co.id –  Presiden Joko Widodo dinilai mengintervensi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Itu dilakukan untuk menentukan siapa calon ketua umum yang akan menjadi nahkoda baru partai berlambang pohon beringin tersebut.

Nurul Arifin: PDIP Jangan Cemburu Golkar Dukung Pemerintah

Terkait kabar tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa tidak ada keinginan Presiden Jokowi untuk ikut campur masalah internal partai politik (parpol), utamanya Partai Golkar yang sedang menggelar hajat besar di Bali tersebut.

"Pada prinsipnya Bapak Presiden menyerahkan sepenuhnya otoritas Munaslub (Golkar) untuk menentukan kepengurusan sebuah parpol. Sebagaimana PPP kemarin, Bapak Presiden juga hadir dan membuka. Selesai dengan baik," ujar Tjahjo, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Senin, 16 Mei 2016.

PDIP Sambut Hangat Bergabungnya Golkar ke Kubu Pemerintah

Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo menegaskan tidak memberikan instruksi apapun kepada seluruh kepala daerah yang ada, baik gubernur, bupati dan wali kota beserta wakilnya untuk memilih salah satu calon ketua umum Partai Golkar di Munaslub.

"Terkait figur, sikap kami jaga. Kami tidak ada instruksi ke gubernur, bupati dan wali kota,"Politisi senior PDI Perjuangan itu menegaskan.

Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Ucapkan Selamat Pada Novanto

Presiden, kata Tjahjo, menginginkan Partai Golkar bisa solid. Tak ada lagi kisruh atau dualisme kepengurusan dalam satu tubuh partai politik.

"Soal beliau memanggil berbagai pihak yang bersengketa, semata-mata Pak Jokowi ingin partai-partai politik sebagai pilar demokrasi harus solid," kata Tjahjo.

Karena itu, secara tegas Tjahjo membantah bahwa Presiden melakukan intervensi atas kisruh partai berlambang pohon beringin tersebut.

Menurut Tjahjo, Presiden menginginkan agar Partai Golkar cepat berkonsolidasi. Sehingga akan bisa saling mendukung setiap kebijakan politik pembangunan Pemerintah.

"Karena apapun, DPR itu perpanjangan tangan dari partai politik. Sehingga tidak mengganggu setiap pembahasan, baik APBNP, UU atau yang lainnya," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali. Dalam sambutannya Presiden Jokowi menceritakan bahwa dia kerap mendapat pertanyaan terkait kepada siapa dukungannya akan diberikan.  

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, orang-orang di sekitarnya seperti, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah kader Golkar, jadi wajar jika kedua orang tersebut menjagokan salah satu caketum. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya