Menteri Susi Akan Beli Lima Pesawat Patroli Perairan Canggih
- VIVA.co.id/ Syaefullah
VIVA.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan pengadaan pesawat udara jenis Marine Surveillance Aircraft (MSA) untuk mengawasi perairan laut di seluruh Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, pesawat tersebut akan memiliki kekuatan 8 hingga 10 jam terbang sehingga bisa mengawasi perairan Indonesia secara maksimal.
"Pesawat juga perlu dilengkapi monitoring, control, surveillance (MSC) perikanan, instrumen pengawasan penangkapan ikan, search radar, forward looking infra red (FLIR), AIS transponder dan datalink dari pesawat ke kapal pengawasan dan kapal markas," kata Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Mei 2016.
Hari ini, KKP dan Kementerian Pertahanan meneken kesepakatan bersama tentang penguatan pengawasan perairan.
Susi menjelaskan, operasi di perairan Indonesia yang hanya menggunakan kapal seperti biasanya bisa memakan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu dengan adanya pesawat udara nantinya, operasi pengawasan bakal lebih efektif.
"Karena kalau pakai (kapal) laut saja biaya-biaya lebih besar, kecepatannya terbatas, kalah sama kapal pencuri ikan. Jadi kami ingin, dengan adanya pesawat kapal air tentunya akan lebih terintegrasi," katanya.
Rencananya pesawat tersebut akan didatangkan dari luar negeri.
"Yang menawarkan banyak, ada dari PT DI (Dirgantara Indonesia), Kanada, Jerman, Rusia, Inggris, Amerika, Cekoslowakia. Nanti akan dilelang," katanya.
Pengadaan pesawat direncanakan dilakukan pada tahun ini untuk sekitar lima hingga enam pesawat jenis MSA. Namun, detail anggaran belum dirinci.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengapresiasi rencana pemerintah dalam hal pengadaan pesawat patroli perairan tersebut.
"Hal ini demi ketahanan keutuhan bangsa Indonesia. Dan kami ikut patroli juga," kata Ryamizard dalam kesempatan yang sama.
(mus)
Dibanding Susi, Nelayan Lobster Lebih Dukung Kebijakan Edhy Prabowo
Menteri KKP Edhy Prabowo terbitkan izin ekspor benih lobster.
