PDIP: Pembubaran Acara AJI Yogya Akibat Politisasi
- VIVA.co.id/ Moh Nadlir
VIVA.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengkritik Kepolisian yang membubarkan kegiatan yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Yogyakarta pada Selasa malam, 3 Mei 2016.
Menurut Hasto, tak ada alasan mendasar bagi polisi untuk membubarkan kegiatan pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta sebagai bagian dari memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional itu. Andai masalahnya karena film itu dianggap mengandung unsur peristiwa G-30-S pada 1965, mestinya bisa dikomunikasikan dengan baik dan tanpa dibubarkan paksa.
"Jika yang menjadi permasalahannya adalah seputar pemutaran film dokumenter yang menyangkut G-30-S PKI, sebenarnya permasalahannya hanya komunikasi antara panitia kepada pihak-pihak lainnya," kata Hasto kepada wartawan di Yogyakarta pada Sabtu, 6 Mei 2016.
Pemutaran film dokumenter itu, kata Hasto, seharusnya tidak dipolitisasi seolah menggelorakan kembali atau membangkitkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat pun seyogianya lebih mengedepankan dialog ketimbang cara-cara pemaksaan.
Dia mengaku memahami argumentasi masing-masing pihak. AJI Yogyakarta barangkali merasa tak perlu membuat pemberitahuan kepada polisi karena hanya pemutaran film biasa. Polisi merasa kegiatan publik semacam itu tetap harus dilaporkan, karena menyangkut keamanan dan ketertiban.
Hasto meyakini tak akan ada masalah manakala masing-masing pihak bersedia berdialog agar permasalahan itu diselesaikan dengan baik-baik. “Sehingga ketika aparat Kepolisian melakukan upaya tertib hukum, tidak disalahtafsirkan sebagai tindakan represif," ujarnya.
"Buktinya, di tempat-tempat lain, seperti lembaga kebudayaan, ketika kita berbicara aspek sejarah, hal itu tidak dilarang. Namun bagi pihak penyelenggara juga harus cukup paham hal yang cukup sensitif jika akan diangkat.”
Bagi PDIP, seharusnya stigma-stigma buruk seperti itu dihilangkan, apalagi penyelenggaranya adalah organisasi para jurnalis, yang turut berkontribusi membangun demokrasi.
"Kalau penyelenggara bukan AJI, yang itu beda persoalan. Jika ada warga yang ketakutan akan adanya penyebaran atau menghidupkan kembali PKI, itu ada ulah dari pihak-pihak yang mempolitisasi. Padahal dalam perspektif sejarah, kita boleh saja melihat film dokumenter tersebut. Toh, mereka juga belum tahu isi film dokumenter yang akan diputar," ujarnya.
PDIP sesungguhnya memiliki hubungan baik, terutama ketika partai itu ditekan rezim otoriter Soeharto. "Sebagai dukungan PDI Perjuangan kepada AJI Yogya, nanti saya akan komunikasi dengan ketua AJI Yogya. Bahkan jika perlu advokasi, kita juga siap untuk memberikan bantuan," kata Hasto.
