Ketua AJI: Perbedaan adalah Hak Warga Negara
- Antara/ Agus Bebeng
VIVA.co.id – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono, maraknya berbagai tindakan represi beberapa kelompok masyarakat atas ungkapan ekspresi kelompok lain yang dianggap berbeda, adalah bentuk pelanggaran hak konstitusi warga negara.
Hal itu dikemukakan Suwarjono di sela-sela peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional atau World Press Freedom Day 2016, di Jakarta, Selasa, 3 Mei 2016.
“Karena itulah, dalam peringatan World Press Freedom Day 2016 kali ini, AJI mengusung tema Berbeda itu Hak! sebagai langkah awal untuk membangun kembali pemahaman publik akan toleransi dan kebhinekaan Indonesia,” kata Suwarjono dalam siaran pers, Selasa, 3 Mei 2016.
Jaminan hak asasi manusia, menurut Suwarjono, diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 28F Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Di dalamnya, mencakup dua hal mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi. “Pemenuhan hak itu menjadi jalan untuk memastikan dan menuntut negara memenuhi hak asasi manusia lainnya,” katanya.
Hak dasar itu, lanjut dia, justru kerap diabaikan oleh negara. Di antaranya yang terjadi belakangan ini. Ketika berbagai ekspresi berbeda kerap gagal karena tindakan intoleran kelompok warga lain. Misalnya, pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya sutradara Rahung Nasution, secara terpaksa dibatalkan.
Suwarjono menegaskan, represi atas kebebasan berekspresi warga adalah ancaman bagi kebebasan pers dan fungsi pers untuk mengembangkan pendapat umum.
UU Nomor 40 Tahun 1999, kata dia, memandatkan pers nasional untuk mengembangkan pendapat umum. Kebebasan pers juga membutuhkan kebebasan warga untuk menyatakan pendapatnya kepada pers.
AJI menuntut Kepolisian Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi. "Dengan tetap menindak segala bentuk anjuran kekerasan maupun ujaran kebencian rasial ataupun sektarian,” ujar Suwarjono.
Hari Kebebasan Pers Dunia, Jurnalis Makin Terancam
Para pemimpin politik dunia abai bahwa pers termasuk pilar demokrasi.
