Luhut: Jumlah Korban Tragedi 1965 Jangan Dilebih-lebihkan
- VIVA co.id/ Dwi Royanto.
VIVA co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta data korban kuburan massal tragedi kemanusiaan tahun 1965 agar tidak dilebih-lebihkan. Luhut menyatakan instansinya akan segera melakukan verifikasi data yang masuk dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait jumlah korban Tragedi 1965.
"Jangan angkanya dilebih-lebihkan, sehingga bangsa ini seolah-olah - maaf kalau saya katakan – bangsa biadab, karena telah membunuh sekian ribu atau sekian ratus ribu bangsanya sendiri," kata Luhut saat pembukaan Halaqoh Fiqih Anti Terorisme di kampus Universitas Muhammadyah Semarang, Selasa, 3 Mei 2016.
Luhut menuturkan bahwa proses verifikasi terkait data kuburan massal itu harus dilakukan dengan benar agar data yang diperoleh pemerintah bisa valid.
"Sekali lagi soal kuburan massal itu, saya sudah jelaskan, kita ingin memverifikasi angkanya (agar valid)," imbuh dia.
Akan tetapi, sampai saat ini kementeriannya belum menerima data yang diminta tersebut dari masyarakat, khususnya Komnas HAM.
"Saya sudah menunggu daftar kuburan massal itu, katanya datanya mau diberikan. Saya menunggu kemarin, tapi belum diberikan, katanya disuruh minta di Komnas HAM. Ya nanti kita akan minta," beber dia.
Meski tak menampik adanya korban pada tragedi 1965-1966 silam, Luhut menampik anggapan dunia internasional yang menyatakan jumlah korban lebih banyak dari perkiraan awal.
"Korban itu pasti ada, tapi jumlahnya tidak sampai seperti itu," katanya lagi.
Sebelumnya, Luhut siap mendatangi temuan kuburan massal korban peristiwa 1965 di Indonesia, jika ada masyarakat yang melapor kepadanya. Terlebih Presiden Jokowi juga telah memberikan intruksi agar dia bisa mencari bukti fisik pelanggaran HAM peristiwa 1965 silam yang sampai saat ini masih terus berpolemik. "(Tujuannya) agar supaya kita membersihkan sejarah anak-anak muda kedepan," imbuh Luhut.
Kuburan Massal di Semarang
Menanggapi pernyataan Luhut, sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia di Semarang meminta Luhut untuk segera membingkar kuburuan massal Plumbon, Semarang.
Para aktivis diketahui pada 2015 lalu telah melakukan penisanan terhadap lokasi yang diduga merupakan lokasi pembantaian dan kuburan massal terhadap 24 yang terkubur dalam satu lubang.
Temuan itu didukung oleh keterangan sejumlah saksi mata yang mengalami peristiwa itu serta sejumlah keluarga korban yang kerap mendatangi gundukan tanah di lokasi kuburan.
"Kita akan buktikan kepada Menteri Luhut apakah beliau serius dengan perkataannya. Maka kami tantang beliau untuk membongkar kuburan massal 1965 di hutan Plumbon," kata Koordinator Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk Hak Asasi Manusia, Yunantyo Adi.
(ren)
