Menteri Susi: Pak JK Thinks I'm Looking for Profit
- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Usai rapat kabinet terbatas mengenai Pelabuhan Patimban, Subang, yang menggantikan Cilamaya Karawang, awak media mewawancarai sejumlah menteri atau pejabat terkait.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, menjadi salah satu yang dicari. Sambil berjalan, Luhut menjawab beberapa pertanyaan terkait pembebasan 10 WNI yang ditahan kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.
Proses wawancara terus berlanjut, hingga Luhut masuk ke mobil Toyota Lexus warna hitam miliknya. Saat asyik memberi penjelasan, tiba-tiba Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendekat ke kendaraan Luhut. Susi terlihat mencari di mana kendaraannya.
"Halo Susi, ada perintah," ujar Luhut memotong wawancara dengan sejumlah wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Senin 2 Mei 2016.
Percakapan antara keduanya berlanjut menggunakan bahasa Inggris. Tiba-tiba, Susi menyinggung soal Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"I’m thinking, Pak JK thinks I’m looking for profit. It’s not about profit (Aku pikir, Pak JK memandangku mencari keuntungan. Ini bukan soal keuntungan)," kata Susi, yang langsung menghindar dan menuju kendaraan pribadinya yang ada di sebelah mobil Luhut.
Mendengar pernyataan Susi itu, Luhut kemudian memanggil kembali Susi yang sudah hendak melangkah masuk ke kendaraannya.
Susi kemudian menengok ke arah Luhut yang sudah di dalam mobil sejak tadi. Luhut mengajak Susi untuk masuk ke mobilnya.
"Susi, you wanna join? My office (Susi, mau ikut? Ke kantorku)," ajak Luhut, yang diikuti Susi memasuki kendaraan Luhut.
Sayangnya, tidak diketahui, apa yang dimaksud Susi terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.
Sebelumnya, memang terjadi perseteruan antara Susi dan JK. Perseteruan itu terkait kebijakan moratorium kapal dan larangan transhipment yang diterapkan Susi.
Susi mengevaluasi kebijakan itu, karena dianggap membuat produksi pengolahan ikan turun. Ia juga mengakui, banyak unit pengolahan ikan (UPI) yang berhenti beroperasi.
Susi mencontohkan, di Bitung, Sulawesi Utara, banyak UPI yang tidak dioperasikan. Menurutnya, pembangunan UPI ini merupakan syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan, untuk bisa mengimpor ikan.
Namun, hal itu diprotes oleh JK. Dalam surat bernomor B02/Wapres/03/2016, ada sorotan tentang kebijakan Menteri Susi, terkait moratorium kapal dan larangan transhipment.
JK menilai, akibat kebijakan itu, banyak nelayan dan kapal yang tidak bisa melaut. Sehingga, hasil produksi ikan menjadi sangat menurun.
Bahkan, menimbulkan pengangguran pekerja di kapal dan pabrik pengolahan serta cold storage. Saat itu, JK memberi contoh yang terjadi di Ambon, hanya 30 persen produksinya dari kapasitas terpasang.
Di Bitung, produksi Januari-Februari 2016 hanya sekitar tujuh persen dari kapasitas terpasang. Di Tual, juga disebutkan, bahwa produksi berhenti sama sekali. Akibatnya, ekspor menurun darstis.
Nilai ekspor ikan dan udang di Maluku menurun, dari 90,10 juta dolar AS pada 2014 menjadi 3,75 juta dolar AS pada 2015.
