Pemerintah Tetap Pakai Diplomasi Bebaskan Empat ABK Lagi
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Sepuluh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina akhirnya bebas, berkat diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Pramono Anung menegaskan, langkah yang sama akan ditempuh pemerintah untuk membebaskan empat sandera ABK yang masih ditawan kelompok Abu Sayyaf.
"Yang jelas, masih ada empat orang yang akan kita tangani. Presiden Jokowi telah melakukan komunikasi secara langsung dengan Presiden Aquino. Presiden juga mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan," ungkap Pramono di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Senin 2 Mei 2016.
Pramono berujar, pemerintah tidak bisa langsung membebaskan 14 ABK yang disandera secara bersamaan, karena kelompok yang melakukan penyanderaan berbeda.
Karenanya, saat ini baru 10 sandera yang sudah dibebaskan. Sementara, empat ABK masih ditawan kelompok bersenjata di Filipina.
"Kelompoknya ini berbeda, tapi posisinya sudah tahu. Yang jelas, kan sudah berhasil bebaskan yang sepuluh. Pemerintah sekarang konsentrasi bebaskan yang empat. Mereka kan ada faksi-faksi ya, dan itu yang masih ditunggu," ujar Politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Untuk itu, kata Pramono, pemerintah akan tetap menggunakan upaya diplomasi yang sudah terjalin dengan baik. Terlebih, faktor etnis dan kedekatan secara religi mendukung upaya tersebut.
"Tentunya, diplomasi total ini tetap akan dilanjutkan. Karena, hubungan pemerintah dengan pemerintah berjalan baik. Semua pihak tentunya dalam koordinasi pemerintah. Mana mungkin orang bisa masuk ke dalam, tanpa ada koordinasi atau blessing yang diberikan oleh pemerintah," jelasnya.
Pramono juga menegaskan, pembebasan 10 ABK murni atas diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
"Jadi, pembebasan 10 orang itu atas upaya diplomasi total dari pemerintah. Tentunya dalam ini Presiden dan pembantu presiden," katanya.
Meski demikian, Pramono mengungkapkan, ada pihak-pihak lain di luar pemerintah yang memiliki peran dalam upaya pembebasan tersebut. Namun, dirinya enggan menerangkan secara detail, siapa saja para pihak di luar pemerintah itu.
