Luhut: Kasus 65 Persoalan Politik
- VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan.
VIVA.co.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan meminta, semua pihak tidak meributkan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait peristiwa 1965.
Luhut menjamin, pemerintah akan menyelesaikan masalah ini secara arif. "Kita tentu tidak mencari siapa yang salah. Tapi itu kalau di balik kita melihat ke 50 tahun yang lalu, itu adalah persoalan politik," ujar Luhut, usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 2 Mei 2016.
Menurutnya, peristiwa ini terjadi karena adanya persoalan politik, sehingga pihak pemenang sudah lazim berbuat seperti yang terjadi kala itu, kepada pihak yang kalah.
"Tentu siapa yang menang pasti akan berbuat juga kepada yang kalah. Itu kalau kita mau bawa kepada suasana sekarang, tentu tidak adil karena suasana waktu itu dengan sekarang berbeda.”
Dalam pertemuan dengan Presiden, Luhut mengutip pernyataan Jokowi, bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dari sisi pendekatan kemanusiaan.
(mus)
Kejagung Inventarisir 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Alasan mandeknya penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, karena beberapa petunjuk jaksa tidak dijalankan Komnas HAM.
