Upah Kerja Pas-pasan, Pasangan Buruh Tak Dapat Restu Menikah
- M Nadlir
VIVA.co.id – Sepasang buruh mengaku tak dapat restu menikah dari masing-masing orangtua mereka lantaran upah kerjanya dinilai masih terlalu kecil. Guna meneriakkan kegundahannya, kedua buruh ini ikut turun ke jalan untuk menuntut upah kerja yang layak bagi buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Minggu, 1 Mei 2016 di Istana Negara.
Fauziah, buruh wanita yang bekerja di pabrik otomotif di kawasan Cikarang, Jawa Barat, mencurahkan kegundahan hatinya lantaran tak bisa segera membina mahligai rumah tangga dengan kekasihnya yang juga buruh lantaran penghasilan mereka dianggap masih pas-pasan.
"Gak direstuin sama orangtuanya, gara-gara gaji pas-pasan #SaveBujangAkut #TolakUpah Murah," bunyi tulisan yang tertera di poster yang dibawa buruh asal Cirebon itu di Jalan Medan Merdeka Barat, Minggu 1 Mei 2016.
Fauziah mengaku, dalam sebulan dia hanya menerima upah sebesar Rp3,5 juta. Upah sebesar itu, menurut dia, tak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk membantu orangtuanya di kampung.
"Ikut demo bareng pacar. Ini isi hati nurani, UMP Rp3,5 juta. Kami dua-duanya tak direstui, alasannya gaji dinilai tak cukup untuk nikah. Upah yang ada susah dibagi," kata buruh perempuan yang sudah bekerja selama lima tahun itu.
Hal senada juga diungkapkan Soleh, kekasih Fauziah, yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Menurut Soleh, upah yang harus dia terima setiap bulan idealnya Rp4 juta.
Tapi, jumlah itu tentu tetap tidak akan mencukupi bila nanti dia sudah berumah tangga. Gaji sebesar itu dirasa masih belum cukup.
"Untuk kontrakan Rp500 ribu per bulan. Minimal tunjangan lah yang harus ditinggkatkan," ujarnya.
Tak hanya itu, sejumlah buruh juga diketahui membawa poster yang sama. Isinya gagal nikah lantaran gaji yang terlalu kecil. Berbagai aturan perburuhan saat ini dianggap mencekik para buruh.
"Gara-gara bokap nyokap gue pilih nomor 2, gue gak nikah-nikah #Hapus PP78 #TolakUpahMurah," begitu tulisan pada poster yang mereka bawa.
DPR Minta Pemerintah Perketat Izin TKA
Para buruh asal Cina tersebut tidak mampu berbahasa Indonesia.
