Hari Buruh, Pemerintah Didesak Hentikan Campur Tangan Asing
- ANTARA FOTO/Didik Suhartono
VIVA.co.id – Peringatan Hari Buruh Internasional berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, Minggu 1 Mei 2016. Beragam tuntutan dan harapan disuarakan oleh ribuan buruh.
Di Aceh, sejumlah mahasiswa ikut berpartisipasi dalam perayaan hari buruh kali ini. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan campur tangan negara lain di dalam negeri.
“Presiden Jokowi harus hentikan campur tangan modal asing, karena yang paling mendesak saat ini yang harus dilakukan adalah menguatkan kembali perekonomian Indonesia dengan penguatan industri nasional,” ujar seorang mahasiswa bernama Arif Rizky.
Tak cuma itu, mereka juga mendesak agar Indonesia menolak berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Alasannya, MEA menerapkan prinsip ekonomi neoliberal.
Kondisi ini mengancam kekuatan ekonomi Indonesia. “Karena itu kami meminta Jokowi harus mencabut pemberlakuan MEA, menghapus ekonomi politik neoliberalisme, dan menolak sistem pendidikan terintegrasi ASEAN,” katanya.
Perbaiki kualitas
Di tempat berbeda, Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Bawono X, mengingatkan agar para buruh meningkatkan kualitas diri dan produk yang dihasilkan. Menurut dia dengan itu, buruh Indonesia siap bersaing dengan dunia global.
"Aspek daya saing produk dan sumber daya manusia (SDM) dalam era persaingan global seperti saat ini tidak bisa diremehkan. Sertifikasi menjadi sangat penting agar produk dan pekerja Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional," kata Sultan.
Saat ini, menurut Sultan, Indonesia bersama negara ASEAN sudah menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan akan dilanjutkan pada 2017 dengan pasar terbuka antara ASEAN dan Tiongkok, serta pada 2020 sudah akan dilakukan perdagangan global.
Sebab itu, sudah seharusnya kesadaran pekerja dan industri untuk memiliki sertifikasi melalui lembaga Badan Standardisasi Nasional (BSN).
"Dari beberapa kali membawa produk atau kelompok kesenian ke luar negeri, pihak luar negeri selalu bertanya tentang sertifikasi, termasuk dari penari yang tampil apakah sudah memiliki sertifikasi atau belum," katanya.
Tanpa PHK
Di Palembang Sumatera Selatan, perayaan hari buruh digelar dengan nuansa berbeda. Ribuan buruh terlihat “damai” dengan aksi mereka bersama DPRD dan pemerintah setempat.
"Kami yakin tidak akan terjadi PHK massal. Sebab, pemerintah telah menyiapkan 12 paket kebijakan, salah satunya mempermudah perizinan. Kalau perizinan dimudahkan, perusahaan mampu menyerap tenaga kerja” kata Mukti Sulaiman, perwakilan Gubernur Sumatera Selatan.
Ia juga mengimbau kepada para investor untuk memberikan kesejahteraan kepada buruh dan tidak mengambil untung sendiri. "Kesejahteraan buruh memang kewajiban investor, jadi perusahaan jangan mau untungnya saja. Buruh juga diperhatikan," katanya.
