DPR Minta Kawasan Militer Tak Diobok-obok Pihak Asing
- VIVA.co.id / Anwar Sadat
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai kawasan Halim Perdana Kusuma sebaiknya tak dikelola swasta dan diserahkan sepenuhnya pada BUMN. Sebab swasta bisa bekerja sama dengan pihak yang tidak bisa dikontrol.
"Bahaya.Teknologi modern sekarang sudah canggih, itu bahaya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 27 April 2016.
Menurut politikus yang dipecat Partai Keadilan Sejahtera ini, peristiwa penangkapan beberapa Warga Negara Asing yang tengah diam-diam mengerjakan proyek di kawasan Halim Perdana Kusuma itu dapat menjadi pelajaran berharga.
"Tolong kita hargai, enggak boleh kalau ada orang asing masuk. Itu jantung pertahanan udara ibu kota. Maksimal itu BUMN," kata Fahri.
"Pokoknya jangan ada kerja sama dengan swasta apalagi yang bisa bawa asing. Negara itu bawa sumber daya manusia juga bawa kepentingan lain, dia kerja juga bawa kepentingan politik satu negaranya," kata Fahri.
Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur memeriksa lima warga negara Tiongkok. Mereka ditangkap Selasa, 26 April 2016 saat beraktivitas di proyek jalur kereta api cepat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
Mengenal 'Tukang Las Asing' Kereta Cepat yang Sempat Bikin Heboh
Tukang las rel Kereta Cepat Jakarta Bandung masih dikerjakan oleh Tenaga Kerja Asing asal China karena perlu sertifikasi khusus.
