Tiga Keputusan Jokowi soal Reklamasi
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id – Hasil rapat kabinet terbatas mengenai reklamasi atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Rabu, 27 April 2016, diputuskan tiga hal penting.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, proyek NCICD ini oleh pemerintah dinamakan Garuda Proyek, sebagai proyek besarnya.
"Proyek ini berbeda dengan reklamasi di pulau-pulau yang disebut ABC sampai 17 pulau. Presiden telah memberikan arahan sekaligus meminta Bappenas selama moratorium 6 bulan ini untuk menyelesaikan planning besarnya antara Garuda Proyek tadi, atau NCICD dengan terintegrasinya reklamasi yang 17 pulau," kata Pramono, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta.
Pramono menjelaskan, dalam Garuda Proyek ini nantinya pemerintah akan mengendalikan penuh. Tidak ada yang diserahkan ke swasta.
"Tidak boleh dikendalikan swasta, tapi sepenuhnya dalam kontrol pemerintah. Pemerintah dalam hal ini pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta, Banten dan Jabar," ujar Pramono.
Pramono mengatakan, ada tiga hal yang menjadi utama. Pertama, masterplan besar yang harus diselesaikan secara gamblang menjawab persoalan lingkungan. Terutama menyangkut biota laut, seperti mangrove yang harus dijaga.
"Kedua, tidak boleh ada pelanggaran dengan akidah hukum dan aturan berlaku," kata Pramono.
Untuk itu, Presiden Jokowi sudah meminta untuk dilakukan sinkronisasi di semua kementerian lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan sebagainya. "Agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari," kata dia.
Poin ketiga, Jokowi memutuskan dalam Garuda Proyek juga memikirkan nasib nelayan di pesisir yang terkena dampak proyek. "Proyek ini tidak ada artinya tanpa mengedepankan memberikan manfaat bagi rakyat, terutama nelayan setempat," katanya.
Terkait proyek reklamasi yang sudah dijalankan, maka sementara ini akan dilakukan peninjauan ulang, terutama segi aturannya.
"Jadi akan dilakukan pembenahan, dan untuk itu, gubernur DKI, Jabar diminta mensinkronkan dan menintegrasikan semua peraturan perundang-undangan dan juga menyampaikan ke Bappenas untuk menjadi plan bersama," ujar Pramono. (ase)
