Capai Tujuan Otonomi, JK Beri Penghargaan Sejumlah Daerah

Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Wisnu Widiantoro/pras/par/16.

VIVA.co.id – Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 April 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah dan kepala daerah berprestasi.

Usulan 222 Daerah Otonomi Baru Ditolak, Madura Ikut Gagal

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Pasaman, Kota Semarang dan Kota Probolinggo mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. 

Ini merupakan penghargaan tertinggi kepada pemerintah daerah yang selama 3 tahun berturut-turut, memiliki kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahanan.

DPD: Soal Pembentukan DOB, Pemerintah Konservatif

"Penghargaan ini diberikan kepada Pemda yang dinilai berhasil mencapai tujuan otonomi daerah, tujuannya juga untuk memperkuat makna otonomi di daerah," kata JK dalam sambutannya.

Sementara untuk kategori Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha, diberikan kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Tulung Agung, Bupati Nganjuk, Bupati Kudus, Bupati Bintan, Walikota Probolinggo, Walikota Malang dan Kota Mojokerto.

Pembentukan DOB Dipaksakan, Daerah Bisa Terbebani

Menurut JK, tujuan otonomi daerah adalah untuk menyejahterakan rakyat dan mengembangkan daerah dengan potensi serta kekhasan daerah masing-masing. "Makanya tidak bisa diatur dengan cara yang sama untuk mengatur bangsa yang besar ini," tegas JK.

Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan tahunan kepada Pemda berstatus kinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Evaluasi ini dilakukan secara terukur, dengan melibatkan beberapa kementerian untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda, terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Rapat Kerja Komisi II DPR RI

DPR Minta Pemerintah Segera Sahkan DOB Kabudaya

21 desa dalam sengketa batas negara dengan Malaysia berstatus OBP.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2016