Pejabat yang Terlibat Panama Papers Bisa Cemarkan Jokowi
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia diminta segera menyikapi terkait sejumlah pejabat negara yang disebut dalam skandal Panama Papers. Bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama itu mengungkap dugaan penyimpangan pajak para pejabat dan pengusaha top dunia, yang memarkir aset-aset mereka di luar negeri.
Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, ketegasan sikap pemerintah sangat penting agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah.
"Selain Harry Azhar Azis (Ketua BPK), publik juga dikejutkan dengan munculnya nama Luhut Panjaitan dalam Panama Papers. Meski Luhut membantah, tapi tetap saja dugaan keterlibatannya berpotensi akan mengganggu kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK," kata Hendardi dalam pesan singkatnya, Senin 25 April 2016.
Hendardi menilai, kedua pejabat negara itu merupakan bagian strategis dari pemerintahan Jokowi-JK. Baik Presiden Joko Widodo maupun KPK yang kabarnya sudah memvalidasi data bocoran itu, semestinya segera mengambil sikap.
"Bagi Harry Azhar Azis mengundurkan diri dari Ketua BPK adalah langkah terbaik untuk menyelamatkan institusi pemeriksa keuangan tersebut. Sementara pada Luhut, Jokowi harus menghitung betul kebenaran dugaan keterlibatan itu, dan dampak politik yang ditimbulkannya," ujar dia.
Apapun keyakinan Jokowi, lanjut Hendardi, standar bersih hukum dan integritas tinggi harus dijadikan pedoman Jokowi dalam reshuffle kabinet jilid II, sebagaimana Jokowi juga meminta pendapat KPK saat pembentukan awal kabinetnya.
Baik Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan maupun Ketua BPK Harry Azhar Azis sudah membantah kebenaran Panama Papers. Luhut membantah bahwa ia memiliki Mayfair, perusahaan offshore yang berbasis Victoria, Mahe, Seychelles, Afrika Timur, seperti yang disebutkan dalam dokumen Panama Papers.
"Saya tidak pernah terlibat di dalam itu, dan saya tidak tahu itu Mayfair (Mayfair International Ltd) itu. Seperti jawaban saya di dalam (majalah) Tempo jelas. Saya tidak pernah berkeinginan sedikit pun untuk tidak membayar pajak. Saya salah satu pembayar pajak setia," ujar Luhut di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 25 April 2016.
[Baca: ]
Begitu juga dengan Harry Azhar Azis. Meskipun sempat membantah memiliki perusahaan offshore, Sheng Yue International Limited, sebagaimana disebutkan dalam dokumen Panama Papers, namun belakangan Ia mengakui telah mendirikan perusahaan tersebut.
Menurut Harry, perusahaan itu dibentuk atas permintaan anaknya yang menikah dengan warga negara asing asal Chile untuk memiliki usaha bersama. "Anak saya meminta agar membuat usaha (keluarga), saya daftarkan," kata Harry di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.
PT Sheng Yue International Limited, merupakan perusahaan cangkang yang berbasis di Bristish Virginia Island, dimana Harry tercatat sebagai salah seorang direkturnya. Namun Harry mengklaim sepanjang menjabat direktur, tidak pernah ada transaksi di perusahaannya itu.
Panama Papers merupakan bocoran dokumen yang mengungkap adanya investasi bodong dan pengemplang pajak, melibatkan klien-klien dari perusahaan hukum berbasis di Panama, Mossack Fonseca.
Menurut International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang bermitra dengan media Jerman, Suddeutsche Zeitung, untuk merilis dokumen tersebut, data di dalamnya melibatkan 200 negara dan kekuasaan diseluruh dunia, termasuk Indonesia.
Ada nama 140 politisi dan pejabat publikjuga di dalamnya, termasuk 12 penguasa negara, di antaranya PresidenRusia, Vladimir Putin dan Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.
(ren)
