Politikus PDIP Sebut Khilafah Patut Diwaspadai daripada PKI
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari berpendapat, bangsa Indonesia harus mencontoh negara-negara lain yang bersedia melupakan dan memaafkan peristiwa kelam di masa lalu.
Eva menilai, masyarakat Indonesia belum dapat memaafkan tragedi berdarah pada tahun 1965, yang lebih dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 (G-30S) dan dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, Indonesia tak akan pernah beranjak maju jika terus-menerus menyimpan dendam masa lalu.
"Itu lebih baik; menghapus luka lama dan saling memaafkan untuk kemudian bersama-sama menapaki jalan ke depan yang lebih baik," ujar Eva di sela Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan-MPR RI di kantor PDIP Jawa Timur, Surabaya, Rabu, 20 April 2016.
Dia mencontohkan Australia yang mau mengakui kekeliruan masa lalu dan meminta maaf atas kekhilafan pembantaian terhadap suku Aborigin. Begitu juga Argentina yang presidennya meminta maaf tentang penculikan para aktivis.
Dia mengingatkan bahwa hal yang perlu diwaspadai bukan kebangkitan PKI, karena komunisme sudah dilupakan dan ditinggalkan. Menurutnya, hal yang wajib diwaspadai sekarang adalah gerakan-gerakan yang nyata ingin mengganti Pancasila, termasuk kelompok penganjur khilafah (kepemimpinan tunggal berdasarkan Islam sebagai Ideologi serta undang-undangnya), yang terang-terangan menolak Pancasila.
"Itu (gerakan khilafah) yang jelas-jelas menolak dan akan menggantikan Pancasila kenapa tidak dilarang," ujar Eva menegaskan.
Dia menyebut ada kelompok-kelompok yang selalu menghalangi serta tidak pernah mau atau mendukung rekonsiliasi. Dia mengakui memang tak mudah menerima atau memaafkan tragedi itu tetapi harus dilakukan demi masa depan bangsa.
“Untuk kebenaran, mari kita terima, meski pahit. Pancasila harus digelorakan kembali, sebagai senjata untuk melawan proxy war (taktik perang modern yang menggunakan pihak ketiga sebagai senjata).”
(mus)
Respons Keras Mahfud soal Yusril Bilang Tragedi 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan Tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat.
