Komisi lll DPR Sambangi BPK, Pertanyakan Audit Sumber Waras

Politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Dua Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K. Harman dan Desmond J. Mahesa, menyambangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa 19 April 2016. Benny mengaku, kedatangan mereka untuk berkoordinasi dengan BPK terkait hasil audit lembaga itu.

Ahok Tegaskan Pembelian Lahan Sumber Waras Sudah Sah

"Datang untuk rakor (rapat koordinasi) dengan BPK, mengenai hasil audit BPK dalam lima tahun yang sudah ditindaklanjuti, dan belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Dengan mendapat informasi ini, komisi III, komisi masalah hukum, bisa tindaklanjuti masalah hukum hasilnya itu disampaikan ke instansi terkait," kata Benny di kantor BPK.

Dia tidak menampik salah satu masalah yang akan ditanyakan pada pertemuan ini adalah hasil audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Usut Kasus Korupsi DKI, KPK Telisik Semua Diskresi Ahok

"Nanti kita lihat, dalam kasus Sumber Waras ada kelompok masyarakat. Komisi III akan menyampaikan pengaduan kasus Sumber Waras tak diproses. Pengadu waktu itu ada temuan BPK, karena itu pasti masalah ini akan disampaikan kepada pimpinan BPK," terang Benny.

Saat ini, keduanya masih melakukan pertemuan dengan pihak BPK.

Akhir Tahun, KPK dan BPK Bahas Bukti Baru RS Sumber Waras

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan tak salah jika DPR turut mencampuri urusan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meski diawasi DPRD DKI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Fadli, adalah bagian dari pemerintah pusat. 

Bahkan, dia juga melihat langsung lahan yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI di Kotamadya Jakarta Barat itu. Demi memastikan lahan itu berada di zona Jalan Kyai Tapa dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp20,7 juta per meter persegi, atau Jalan Tomang Utara yang memiliki NJOP Rp7,4 juta per meter persegi. (ren)

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno

Sandi Beri Dua Opsi dalam Kasus RS Sumber Waras

Pemprov DKI tak ingin kasus ini dipolitisasi.

img_title
VIVA.co.id
30 November 2017