Namanya Masuk Panama Papers, Ketua BPK Klarifikasi ke Jokowi
- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, disebut ada dalam Panama Papers, dokumen berisi daftar nama pejabat dan pengusaha yang menyimpan kekayaannya di negara suaka pajak atau tax heaven country, melalui firma hukum Mossack Fonseca.
Dalam momentum bertemu Presiden Joko Widodo, Harry mengklarifikasi masalah namanya di Panama Papers tersebut.
"Presiden mendengarkan itu. Nah, mengenai bagaimana dan apa, tentu Pak Ketua BPK sendiri yang tahu. Tapi Beliau sudah menyampaikan betul, mengklarifikasi," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, usai mendampingi Presiden bertemu pimpinan BPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 14 April 2016.
Pramono mengaku, Presiden tidak bisa memberikan tanggapan terkait nama Harry di Panama Papers. Sebab, Presiden belum mengetahui masalah ini secara menyeluruh.
Pihak Istana juga belum bisa memberikan sikapnya mengenai persoalan ini, termasuk membawanya ke pidana atau tidak. Klarifikasi dari Harry tadi, kata Pramono, hanya didengarkan.
"Jadi kami belum ngapa-ngapain," kata Pramono.
Nama Harry di Panama Papers mencuat, setelah terjadi perseteruan antara BPK dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama. Ahok, sapaa akrab Basuki, geram dengan hasil audit BPK soal pembelian lahan Sumber Waras, dan menyerang sejumlah pimpinan BPK.
Usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK terkait audit BPK, Ahok, menyerang Harry, yang juga merupakan politisi Partai Golkar.
Ahok mengungkap adanya nama Harry sebagai salah satu pihak yang tercantum dalam Panama Papers., dan menjamin bahwa kekayaan itu tidak diperoleh dari uang pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara.
"Sekarang gimana jelasinnya, katanya (nama Harry Azhar) masuk Panama Papers? Makanya saya tanya BPK, yang duduk di BPK berani enggak buktiin hartanya dari mana?" ujar Ahok kala itu. (ase)
Pandora Papers Menguak Rahasia Orang Terkaya dan Terkuat di Dunia
Para pemimpin dan politisi dunia, termasuk dari Indonesia masuk dalam daftar ini. Dokumen ini menunjukkan "banyak kemunafikan" dari mereka yang kaya dan berkuasa.
